Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPD yang tak pilih Oesman Sapta jadi ketua MPR dicap pengkhianat

DPD yang tak pilih Oesman Sapta jadi ketua MPR dicap pengkhianat Zulkifli Hasan terpilih jadi Ketua MPR. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah di Sidang Paripurna DPD mempersoalkan kekalahan Oesman Sapta Odang (Oso) menjadi Ketua MPR yang diusung Koalisi Indonesia Hebat saat pemilihan pimpinan MPR. Mereka protes dan meminta agar anggota DPD yang tak kompak berikan suara ke paket A yang diusung koalisi kubu Jokowi diberikan sanksi.

"Badan Kehormatan DPD harus memberi sanksi pada anggota yang berkhianat (menjalankan rekomendasi Rapat Paripurna DPD)," kata anggota DPD dari Sulawesi Selatan Bahar Ngitung di Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara V, Jakarta, Rabu (8/10). dilansir dari antara.

Bahar Ngitung mengatakan, dalam rapat Paripurna DPD disepakati mengusung Oesman Sapta menjadi calon ketua MPR periode 2014-2019 dari unsur DPD yang diusung dari paket A. Namun, menurut dia, dalam Sidang Paripurna MPR ada anggota DPD yang berkhianat sehingga tidak memperjuangkan keputusan Rapat Paripurna DPD tersebut.

"Kita melihat ada anggota DPD yang jingkrak-jingkrak (saat Sidang Paripurna MPR) padahal rekomendasi Rapat Paripurna DPD tidak berhasil," ujarnya.

Begitu juga anggota DPD asal Sulawesi Tengah Muhammad Asri Anas yang menyayangkan ketidaksolidan anggota DPD mengusung Oesman Sapta sebagai Ketua MPR. Dia menilai, beberapa anggota DPD sudah melakukan lobi politik kepada Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih agar rekomendasi Rapat Paripurna DPD direalisasikan dan Oesman Sapta menjadi Ketua MPR.

"KMP tidak mau DPD jadi Ketua MPR, namun KIH setuju. Secara matrik DPD menang apabila kita semua menyatu," katanya.

Dia menjelaskan, tidak solidnya suara DPD itu membuat KIH menghubunginya dan menyesalkan ketidak solidan DPD memenangkan paket pimpinan MPR yang diusulkan KIH. Asri menegaskan, proses Sidang Paripurna MPR pada Rabu dini hari memberikan pelajaran berharga bagi DPD bahwa lembaga itu harus solid mendukung apapun keputusan Rapat Paripurna DPD.

"Rapat paripurna DPD hanya mengusulkan satu nama untuk pimpinan MPR yaitu Oesman Sapta Odang," tegasnya.

Diketahui, sidang Paripurna MPR pada Rabu (8/10) dini hari memilih satu ketua MPR dan empat wakil ketua. Dalam sidang tersebut pemilihan terbagi dalam dua paket pimpinan yang diajukan oleh kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Berdasarkan penghitungan, Paket B yang diusung Koalisi Merah Putih memperoleh 347 suara. Sementara itu Paket A yang diusung koalisi partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, memperoleh 330 suara, satu suara lainnya abstain.

Paket B terdiri dari Zulkifli Hasan (Demokrat) sebagai calon ketua MPR, didampingi empat calon wakil ketua MPR, yaitu Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta (DPD).

Sementara itu, Paket A terdiri dari Oesman menjadi calon ketua, didampingi empat calon wakil ketua, yakni Ahmad Basarah (PDI-P), Imam Nachrawi (PKB), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Hasrul Azwar (PPP).

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
Penempatan Polisi di TPS Berdasarkan Kategori, Rawan hingga Kondusif

Penempatan Polisi di TPS Berdasarkan Kategori, Rawan hingga Kondusif

Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan, sebanyak 11.385 personel dikerahkan mengawal pelaksanaan pemungutan suara.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT

Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

3 Pejabat BPPD Sidoarjo Dicecar KPK Dugaan Pemotongan Dana ASN Mengalir ke Bupati Mudhlor Ali

Permintaan dana insentif itu disampaikan SW secara langsung.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran PHPU Ditutup, Total 258 Sengketa Hasil Pemilu 2024 Diterima MK

Pendaftaran PHPU Ditutup, Total 258 Sengketa Hasil Pemilu 2024 Diterima MK

Total, ada 9 calon anggota DPD yang mengajukan sengketa hasil ke MK.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Ratusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara

Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.

Baca Selengkapnya