DPD Golkar Jateng Bantah Dikumpulkan di Jakarta Dipaksa Dukung Airlangga
Merdeka.com - Ketua Pelaksana Harian DPD Golkar Jateng, Iqbal Wibisono membantah seluruh DPD dikumpulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jakarta mengarahkan dukungan dalam proses pemilihan Ketua Umum Petahana Airlangga Hartarto. Iqbal mengatakan, tak ada penekanan khusus memilih Ketum Golkar saat seluruh DPD Jateng dikumpulkan di Jakarta.
"Jadi seluruh DPD ke Jakarta yang ada workshop pendidikan politik. Untuk penekanan dukungan tidak ada," kata Iqbal Wibisono saat ditemui di DPD Golkar Jateng Semarang, Sabtu (30/11).
Dia mengungkapkan tidak mau gegabah dalam menentukan arah dukungan kepada salah satu figur ketua umum. Dia mengatakan, pemilihan ketua umum dilihat sepak terjang setiap figur.
"Dukungan diarahkan saat Munas berlangsung, tidak bisa menentukan sikap sendiri. Kita ingin menyukseskan Munas dengan terhormat dan bermartabat. Tentunya teman-teman di Jateng saya minta harus mampu mewarnai dinamika politik saat Munas berlangsung. Target sudah jelas, Ketum yang dipilih berani nyapres 2024. Berani membawa Golkar memenangi bursa pemilihan legislatif maupun eksekutif," jelasnya.
Ketum Terpilih Diharapkan Berani Mengkaderisasi Internal
Terkait calon Ketum, kata dia dalam Munas di Jakarta, sejumlah kader Partai Golkar di Jawa Tengah bakal diarahkan untuk memberikan dukungannya bagi calon ketum yang memiliki kemampuan menganalisa peta politik, memahami kondisi perekonomian hingga situasi sosial di seluruh lapisan masyarakat.
"Jadi dia juga harus punya kemampuan dan pengelihatan wawasan politik yang mumpuni. Kemudian, di sektor ekonomi, dia harus paham betul situasi dan kondisinya, kecerdasan intelektual serta kehormatan intelektual bisa membawa partai ke arah yang baik. Lalu, sosok Ketum wajib mengetahui ilmu pertahanan nasional dan kondisi sosial masyarakat," ungkapnya.
Selanjutnya, Ketum yang dipilih harus berani membuat gebrakan dalam membentuk integritas bangsa. "Yang paling krusial, harus melakukan peningkatan sumber daya manusia," terangnya.
Kader Golkar menginginkan Ketum terpilih berani melakukan kaderisasi di internal partainya dengan berkesinambungan.
"Kalau kriteria-kriteria itu dapat dipenuhi oleh Ketum yang terpilih, maka Golkar akan tambah hebat. Kita pasti makin optimistis bisa jadi pemenang Pemilu 2024," tutup Iqbal Wibisono.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga Jawab Isu Jokowi Gabung Golkar: Sudah Rapat dan Beriringan
Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal bergabung ke Golkar.
Baca SelengkapnyaAirlangga Klaim Deklarasi Dukung Prabowo Sesuai Permintaan Kader Golkar
Airlangga menekankan bahwa deklarasi kepada Prabowo merupakan permintaan jajaran partai.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga Hartarto Pastikan Presiden Jokowi Tak Hadir di Kampanye Akbar Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan Presiden Jokowi tidak akan menghadiri kampanye akbar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaReaksi Airlangga Hartarto Dengar Isu Jokowi dan Gibran Kandidat Ketum Golkar
Airlangga menanggapi muncul nama Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, Agus Gumiwang, hingga Bahlil Lahadalia jadi calon Ketum Golkar.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAirlangga: Pak Jokowi Nyaman dengan Golkar
Sebelumnya Jokowi blak-blakan menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye, berpihak dalam Pemilu
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaPTUN Jakarta Tolak Gugatan TPDI soal Kasus Dugaan Politik Dinasti Jokowi
Penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya