Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DKPP terima laporan soal atribut partai saat Deklarasi Kampanye Damai

DKPP terima laporan soal atribut partai saat Deklarasi Kampanye Damai Deklarasi Kampanye Damai. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meninggalkan lokasi acara kampanye damai di Monas pada Minggu (24/9) pagi kemarin. Sikap SBY ditengarai karena ulah pendukung salah satu calon yang tak bisa diterimanya.

Saat kampanye damai digelar, banyak pendukung pasangan capres-cawapres yang membawa atribut partai. Padahal seharusnya dalam kampanye damai tak diperbolehkan membawa atribut partai. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Anggota DKPP, Muhammad, mengakui ada laporan yang masuk ke lembaganya. Laporan itu disampaikan oleh perorangan, bukan Partai Demokrat. Laporan itu disampaikan ke DKPP pada Senin (24/9) kemarin.

"Saya lupa (siapa nama pelapor). Tapi perorangan," kata Muhammad usai menghadiri acara peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/9).

Saat ini, kata dia, DKPP masih dalam proses klarifikasi atas laporan tersebut. Muhammad mengatakan, pihaknya akan memutuskan dalam waktu sepekan apakah laporan tersebut akan sampai tahap sidang atau tidak.

"Paling lama satu minggu kita sudah putuskan apakah sidang atau tidak," kata dia.

DKPP, lanjutnya, tidak berada dalam posisi mendorong atau menolak laporan. Pihaknya bersifat pasif. Jika menerima laporan, pihaknya akan menggunakan mekanisme verifikasi administrasi dan verifikasi materiil. Jika dinyatakan memenuhi syarat maka akan masuk ke tahap sidang.

"Kalau memang memenuhi syarat akan kita sidang, begitu kan. Ini masih dalam proses pemeriksaan," jelasnya.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Dewas Benarkan Ada Laporan Jaksa KPK Peras Saksi: Sudah Penyelidikan

Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya
Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Laporan Awal Dana Kampanye PDIP Terbanyak Capai Rp183 Miliar, PBB Terkecil Rp301 Juta

Setelah PDI Perjuangan, penerimaan partai terbesar selanjutnya adalah PAN, Golkar dan PPP senilai Rp20-an miliar.

Baca Selengkapnya
PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait

PDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait

Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

DPR Apresiasi Langkah Kejagung Masukkan Kerugian Ekonomi Negara dalam Kasus Korupsi

Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya