Merdeka.com - Mantan Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso enggan mengomentari lebih jauh terkait pertemuan Prabowo Subianto dengan ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri pekan lalu. Sebab, dia menilai pertemuan itu merupakan urusan politik yang menjadi kewenangan Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra.

Djoko Santoso mengatakan, tugasnya sebagai Ketua Tim BPN telah selesai, sehingga semua keputusan politik diambil mantan Danjen Kopassus tersebut menjadi kewenangan Prabowo. Termasuk apakah bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf atau tetap sebagai oposisi.

"Saya enggak ini (ikut campur), itu masalah politik, wewenangnya Pak Prabowo. Saya hanya ngatur pasukan saja, sudah selesai," kata Djoko Santoso ditemui di Gedung AH Nasution, Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Menurut mantan Panglima TNI ini, apapun arah politik Prabowo ke depan apakah oposisi atau gabung koalisi, keduanya pilihan yang baik. Terpenting tujuannya adalah demi bangsa dan negara.

"Saya kira mau Pak Prabowo di oposisi juga bagus. Mau gabung juga bagus ya. Yang penting tujuannya untuk negara dan bangsa," jelasnya.

"Jadi oposisi juga mengkritisi, ya kan. Bergabung juga berpartisipasi. Enggak masalah. Ini hanya awal dari satu proses. Ke sananya saya enggak tahu saya. Itu wewenang Pak Prabowo," lanjutnya.

Koalisi Indonesia Adil Makmur, lanjutnya, saat ini telah bubar. Sehingga dia tak punya kewenangan untuk mencampuri pilihan arah politik Prabowo.

"Itu koalisi sudah bubar. Itu hak masing-masing. Hak politik," kata dia.

Saat ini, kata dia, pihaknya menunggu apapun keputusan politik dari Prabowo. "Kita tunggu saja wewenang pimpinan-pimpinan untuk ambil keputusan," tutupnya.

Seperti diketahui, pekan lalu Prabowo menemui Megawati di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sebelum pertemuan itu, Prabowo juga telah bertemu dengan pesaingnya dalam Pilpres 2019 lalu, Joko Widodo (Jokowi) di stasiun MRT.

Pertemuan mantan Danjen Kopassus dengan Megawati dan Jokowi itu menimbulkan spekulasi bakal bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun wacana tersebut mendapat penolakan dari partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres.