Djarot minta KPUD evaluasi masalah sebelum putaran 2 digelar
Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi. Sebab, kata dia, masih banyak masalah ditemukan seperti sulitnya warga DKI menggunakan hak suaranya pada masa pencoblosan.
Menurut Djarot, sebenarnya tidak partisipasi masyarakat dapat lebih baik dari saat ini. Di mana dalam pesta demokrasi pada putaran pertama, tingkat partisipasi pemilih mencapai hampir 80 persen dan ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012.
"Belum lagi seumpama kita sigap bahwa mereka-mereka yang tidak masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) bisa menggunakan hak pilihnya. Karena banyak yang tidak masuk DPT tapi dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan surat suara," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (16/2).
Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, seharusnya pihak penyelenggara pemilu dapat mengantisipasi adanya warga yang tidak masuk dalam DPT. Karena bukan tidak mungkin, pada saat proses verifikasi data mereka sedang tak ada di rumah atau berada di luar negeri.
"Tapi kita harus antisipasi juga, jangan sampai mereka enggak bisa menggunakan hak pilihnya. Supaya sesuai dengan imbauan KPU di mana-mana ayo memilih, ayo memilih itu kan untuk mendongkrak partisipasi," jelasnya.
Djarot juga sempat mendapatkan keluhan mengenai kakunya pihak panitia di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebab ada warga yang tengah mengantri, tetapi panitia bersikeras menutup TPS pada pukul 13.00 WIB.
"Kami dapat laporan mereka udah datang berjam-jam di sana tapi surat suaranya hanya tinggal 20, yang datang banyak sekali. Terus sudah tutup. Ya udah itu sebagai pembelajaran evaluasi supaya tanggal 19 April itu kita lebih siap lagi," tutupnya.
(mdk/msh)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca SelengkapnyaKoalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaWarga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca SelengkapnyaPartai Gerindra tidak mengharuskan kadernya untuk maju sebagai calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPUD tidak menjabarkan soal penyebab penundaan proses rekapitulasi suara di kecamatan.
Baca Selengkapnya