Merdeka.com - Kejutan sudah muncul menjelang masa pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpeluang dicalonkan untuk bertarung dengan petahana T Erry Nuradi dan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi.

Djarot bahkan sudah melakukan safari di beberapa daerah di Sumut, seperti Medan dan Pematang Siantar. Dia menyapa warga untuk melihat seberapa jauh dukungan untuknya.

Saat ditanya mengenai safarinya, Djarot mengaku, ingin memastikan kuat tidak dukungan kepadanya. "Sinyalnya ini nyambung enggak di bawah. Dan Alhamdulillah tadi kita lihat hanya ada dua hari, mereka sudah luar biasa. Saya lihat ada kerinduan dari kader partai untuk segera menyongsong 2018. Sekaligus sebagai (persiapan) untuk 2019," jelasnya di Pematang Siantar, Selasa (26/12).

Keikutsertaan Djarot diprediksi bakal membuat Pilgub Sumut semakin seru. Dia akan bertarung dengan dua sosok yang sudah lebih dulu digadang-gadang bakal bersaing ketat, yakni gubernur petahana Tengku Erry Nuradi dan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi.

Erry sejauh ini sudah mengantongi dukungan Partai Golkar (17 kursi), Nasdem (5), PKB (3) dan PKPI (3). Sementara Edy Rahmayadi hampir dipastikan disokong koalisi nasional Gerindra (13), PKS (9) dan PAN (6). Jenderal bintang tiga ini pun sudah membulatkan tekad tetap maju pada Pilgub Sumut, meskipun dia batal dimutasi dari posisi Pangkostrad.

Partai peraup suara besar yang belum menentukan calon pada Pilgub Sumut tinggal PDIP (16), Partai Demokrat (14) dan Hanura (10). Juga masih ada PPP (4) yang belum bersikap.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar menilai, Djarot memang berpotensi dicalonkan PDIP dan partai yang diajak berkoalisi pada Pilgub Sumut 2018. Alasannya, mereka tidak punya kader lokal yang mampu mengimbangi petahana dan Pangkostrad.

"PDIP tidak punya kader daerah yang mampu bersaing sehingga harus mendatangkan calon dari daerah lain," jelas Arifin, Rabu (27/12).

Seandainya Djarot jadi dicalonkan, menurut Arifin, masih ada modal sosial yang menjadi hambatan, yaitu dia belum pernah berorganisasi di Sumut. "Calon itu harus memiliki modal sosial, modal ekonomi, figur dan tim pendukung. Mungkin kendala Djarot nantinya hanya di modal sosial," jelasnya.

Menurut Arifin, apapun dapat terjadi hingga saat akhir pendaftaran 10 Januari 2018. Terlebih berdasarkan pengalaman, PDIP kerap memberikan kejutan dalam 2 kali Pilgub Sumut. "Pada 2008, tiba-tiba mendukung Tritamtomo, lalu pada 2013 di saat akhir mendukung Effendy Simbolon," tutupnya.