Merdeka.com - Terdakwa kasus korupsi proyek Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo divonis majelis hakim 10 tahun pejara dengan denda Rp 500 juta. Meski hakim menolak mencabut hak politik Djoko, sesuai dengan Undang-Undang (UU), Hak politik Djoko Susilo telah dibatasi.

"Saya kira dalam UU Pemilu, yang sudah dijatuhi hukuman 5 tahun ke atas, sudah enggak punya hak untuk dicalonkan dalam pemilu, dalam suatu jabatan politik tertentu," jelas Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/9).

Menurut Sudding, meski majelis hakim tidak mengabulkan tuntutan jaksa yang meminta agar hak politik Djoko Susilo dicabut, vonis telah menjelaskan bahwa hak politik mantan Gubernur Akpol itu sudah dibatasi.

"Kalau enggak dikabulkan, tapi dengan penjatuhan 10 tahun, sudah sangat jelas, sudah dibatasi," imbuhnya.

Diketahui, selain memvonis lebih rendah 8 tahun dari tuntutan Jaksa, Majelis hakim juga batal mencabut hak memilih dan dipilih mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Djoko Susilo. Menurut mereka, dengan masa hukuman cukup lama dengan sendirinya akan diperhitungkan oleh lembaga-lembaga politik, jika Djoko ingin menggunakan hak politiknya sebagai warga negara.

"Dicabutnya hak politik menurut majelis hakim dipandang berlebihan. Mengingat terdakwa dipidana cukup lama. Maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam organisasi politik yang bersangkutan," kata Anwar, anggota Majelis Hakim saat membacakan amar putusan Djoko Susilo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (3/9).