Merdeka.com - PDI Perjuangan dan Partai Golkar bakal berkoalisi untuk Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sudah disiapkan Partai Golkar sebagai calon gubernur. Bersamaan dengan itu, PDI Perjuangan juga menutup peluang Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Bakal calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tidak mempermasalahkan rencana koalisi yang akan dibangun Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Termasuk tertutupnya pintu PDIP untuknya. Pria yang akrab disapa Emil ini menilai, persoalan dukungan partai adalah hal biasa dalam politik.

Dia menuturkan, setiap partai memiliki perhitungan. Mulai dari perhitungan kursi partai koalisi termasuk hitungan jika mengusung calon dari internal partai.

"Kalau tidak bisa apa dealnya dan sebagainya. Nah hari ini itu masih berkutat masalah masalah itu. Jadi kalaupun PDI dan Golkar ternyata seperti yang dipersepsikan, ya tidak ada masalah," jelas Emil kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, Senin (14/8).

Emil ingat betul, kondisi serupa pernah dialaminya saat Pilwalkot Bandung 2013. Hampir sebagian besar partai menolaknya saat mengajukan diri sebagai wali kota. Kini, Emil akan mencari partai lain yang bersedia mengusungnya di Pilgub Jabar.

"Ya dicari saja partai lain yang mungkin bisa sepaham, komunikasinya baik, visinya sama. Saya begini itu pernah terjadi di 2013, sama. Ditolak partai A, B, C, D, E termasuk Gerindra PKS dulu punya calon sendiri. Tapi karena sebuah takdir dan sebuah proses tiba tiba kan gitu ya (diusung Partai). Nah ini juga sama, saya sudah berpengalaman ikut pilkada," katanya.

Emil tidak ingin ambil pusing dengan penolakan PDIP dan Golkar. Berkaca dari pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta, segala kemungkinan masih bisa terjadi. Dia mencontohkan tampilnya Anies Baswedan yang diusung Gerindra dan PKS. Serta munculnya sosok Agus Harimurti Yudhoyono yang memutuskan mundur dari dunia militer dan terjun ke pertarungan Pilkada DKI Jakarta.

"Jadi hal begini itu bukan hal yang dramatis gitu. Selama janur kuning belum melengkung, semua masih mungkin, sebelum di hari pendaftaran. Kalau kita berkaca pada DKI Jakarta, keputusan siapa yang ikut pilkada kan di hari terakhir. Nah itulah politik. Sebelum hari pendaftaran, semua kalkulasi itu tidak ada yang final," ucapnya.