Disindir 'katakan tidak pada korupsi' di e-KTP, Demokrat sebut PDIP cuci tangan
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenai kasus e-KTP sangat tidak bijak dan tidak elok. Menurut dia, Hasto memberikan pernyataan yang mengiring masyarakat untuk menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ferdinand menyebut hal itu sebagai upaya perbuatan cuci tangan yang sepatutnya tidak perlu dilakukan.
"Itu adalah sebuah perbuatan cuci tangan yang tak patut dilakukan terlebih menuding dan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain," kata Ferdinand saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (22/3).
Dia berpendapat tindakan korupsi tidak ditentukan oleh posisi partai politik saat itu, baik oposisi ataupun penguasa. Ferdinand menyebut perilaku itu terkait sikap seseorang tidak takut menerima suap ataupun memilih melakukan tindak korupsi.
"Jadi tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai oposisi atau sebagai penguasa. Coba lihat jumlah kader PDIP yang ditangkap KPK saat beroposisi, sedikit apa banyak? Itu akan menjawab tesis Hasto yang hanya untuk cuci tangan," papar dia.
Dia mengatakan, KPK pernah menyatakan tidak ada keterlibatan SBY dalam proyek e-KTP. Ferdinand juga menyarankan agar partai pimpinan Megawati Soekarnoputri dapat meniru Partai Demokrat dalam menangani kadernya yang melakukan tindak korupsi.
Karena hal itu, dia meminta agar kader yang disebut oleh terdakwa kasus e-KTP Setya Novanto dapat mempersiapkan diri membela diri untuk membuktikan tidak terlibat dalam kasus tersebut.
"Berhentikan dan biarkan hukum berjalan tanpa intervensi. Itulah moral yang baik dan pro pemberantasan korupsi," jelas Ferdinand.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang dari proyek e-KTP seperti yang diungkapkan Setya Novanto di persidangan. Dia mengatakan, selama SBY berkuasa, PDIP adalah oposisi.
Dia menuding pemerintah yang berkuasa saat proyek itu berlangsung lah yang bertanggungjawab atas kasus e-KTP. Dia lantas menyindir slogan Partai Demokrat yang saat itu berkuasa.
"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Mendagri saat Itu, Gamawan Fauzi harus memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e-KTP. Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan katakan tidak pada korupsi, dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," katanya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto Kristiyanto Isyaratkan PDIP Siap jadi Oposisi: Tugas Patriotik Bela Rakyat
PDIP siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen, untuk menjalankan tugas check and balance.
Baca SelengkapnyaHasto Kritik Jokowi, dari Karir Keluarga hingga Pembagian Bansos
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melontarkan kritik keras kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP: Saya Bandingkan Kekuasaan Soeharto dan Jokowi, Sebenarnya Ada Kemiripan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinan lewat Pemilu.
Baca SelengkapnyaPDIP Tanggapi Sindiran Prabowo 'Ndasmu Etik' ke Anies: Tak Ada Gunanya Debat jika Tanpa Etika!
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan ‘Ndasmu etik’ yang dilontarkan Prabowo Subianto usai debat capres dalam Rakornas Gerindra.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Mengaku Masih Temukan Perubahan Suara Meski KPU sudah Umumkan Hasil Pemilu 2024
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca Selengkapnya