Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) telah memutuskan merapat ke Koalisi Permanen kubu Prabowo - Hatta . Hal itu ditandai dengan hadirnya Presiden PKS Anis Matta di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7), kemarin.

Namun, di internal PKS sendiri belum ada pernyataan untuk mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 1. Bahkan, ada beberapa petinggi partai PKS mengaku belum mengetahui pernyataan dukungan tersebut.

Dewan Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menyatakan partainya tak mau terlalu bersemangat dengan berkoalisi ke kubu Prabowo . Menurut dia, status partainya masih menjalin seperti layaknya hubungan pacaran.

"Ini kan baru ini ya, baru pacaran, kan janjinya banyak. Baru pacaran, janjinya kita akan bersama," ujar Tifatul di Istana Negara, Rabu (16/7).

Menurut Tifatul, selama ini deklarasi dukungan dan sebagainya hanya pernyataan-pernyataan saja. Meski pernyataan tertulis, namun kata Tifatul, dalam perjalanannya komitmen itu bisa berubah.

"Sebetulnya saya ingin juga sampaikan, ketika kita koalisi sekarang kan bukan hanya pernyataan, tapi tertulis. Di atas materai kita tanda tangan, tapi kan dalam perjalannya up and down," jelasnya.

Berbeda dengan pernyataan Menteri Teknologi dan Informasi itu, Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan, deklarasi Koalisi Permanen tidak akan pecah di tengah jalan. Menurut ketua fraksi PKS ini, koalisi tersebut sudah ditandatangani oleh ketua fraksi partai politik di DPR RI termasuk partainya.

Oleh Karena itu, isu Koalisi Permanen bakal rapuh adalah isu yang sengaja untuk memecahkan belahkan partai pengusung capres dan cawapres nomor urut 1. Dia meyakini jika partainya juga tidak akan berpindah koalisi ke Jokowi-JK.

"Saya kira isu itu dimunculkan agar koalisi kita tidak solid dan mencurigai. Kami PKS akan tetap solid," ucap Hidayat.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Political Communication Institute (Polcomm) Heri Budianto mengatakan, kemungkinan PKS bisa merapat ke kubu Jokowi-JK. Menurut dia, elite PKS sudah dapat membaca jika pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 bakal memenangkan pemilihan presiden.

"Fenomena elit politik membaca kemenangan Jokowi-JK sudah di depan mata. Jadi ini sinyal perubahan sikap elit PKS termasuk Demokrat mencuatnya dinamika Golkar menunjukkan bahwa jelas Koalisi Permanen terancam, ini menurut saya sinyal elite partai bahwa kecenderungan mereka merapat partai pemenang," kata Heri kepada merdeka.com, Kamis (17/7).

Dengan begitu, Koalisi Permanen akan terancam rapuh dikarenakan partai politik ingin masuk di pemerintahan selanjutnya. Sebab, ada beberapa partai politik yang memberikan sinyal positif ke PDIP.

"Menurut saya Koalisi Permanen bisa rapuh. Dengan kondisi ini, memprediksi kubu Prabowo koalisi semakin kuat bila Prabowo-Hatta menang. Tapi jika nanti Jokowi menang, koalisi permanen sulit bertahan, Golkar, Demokrat akan berlindung," tuturnya.

Apabila partai politik ingin merapat, kata Heri, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh partai. Menurut dia, hanya Megawati yang dapat memutuskannya.

"Begini tergantung PDIP akan membuka diri atau tidak. Kecenderungannya calon presiden Jokowi ingin koalisi ramping tapi di paremelen akan berbeda. Pintu kunci masuk ini ada di Megawati. Jadi tergantung PDIP mau membuka diri apa tidak," imbuhnya.