Diprotes anggota DPRD, KPU beri keringanan terkait pencalegan

Sabtu, 20 April 2013 13:02 Reporter : Muhammad Mirza Harera
Penandatangan KPU dan Polri. ©2013 Merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan para anggota DPRD yang ingin mencalonkan diri kembali dalam pemilu legislatif tapi dari partai yang berbeda sebelumnya, tetap bisa mendaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS).

"Yang kami tunggu hanya dokumennya saja. Pada saat pendaftaran dan perbaikan minimal sudah ada surat pernyataan pengunduran diri dari partai asal dan dari dewan," kata Hadar dalam diskusi di Hotel Lumire, Jakarta, Sabtu (20/4).

Hadar menjelaskan, saat seorang anggota dewan yang telah berpindah partai dan ingin mencalonkan diri lagi, KPU hanya meminta surat pengunduran diri dari pribadi dan surat yang menyatakan dia sudah masuk partai yang berbeda. Dan yang tidak kalah penting, jika anggota DPRD yang ingin mencalonkan diri maka harus ada keterangan dari ketua dewannya terlebih dahulu.

"Nanti setelah masa perbaikan DCS atau pengajuan calon pengganti yaitu 26 Juli sampai 1 Agustus, maka calon-calon yang relevan terkait hal itu harus menyerahkan surat keputusan pemberhentiannya," ujarnya.

Tetapi, lanjutnya, kalau surat pengunduran itu pada masa itu belum juga selesai, maka bisa digantikan dengan surat keterangan bahwa proses pemberhentian sedang dilaksanakan. Surat tersebut dari pimpinan dewan atau sekwannya.

"Jadi kalo itu ada, sudah cukup kami akan menyatakan dia memenuhi syarat sehingga nanti bisa di tetapkan dalam DCT," imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan anggota DPRD yang menamakan diri Forum Anggota DPRD se-Indonesia menyampaikan keberatannya atas Peraturan KPU No.13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2) yang isinya anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik partai politik peserta pemilu maupun bukan peserta pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal.

Yusril Ihza Mahendra ikut mengawal penolakan puluhan anggota DPRD terkait penolakan terhadap Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan anggota legislatif (pencalegan) tersebut.

Yusril menjelaskan jika nota keberatan terkait penolakan PKPU No. 13 Tahun 2013 khususnya Pasal 19 I (2) bertentangan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2012. [bal]

Topik berita Terkait:
  1. Pemilu 2014
  2. KPU
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.