Diprediksi Tak Lolos Ambang Batas Parlemen, PPP Klaim Berpengalaman
Merdeka.com - Survei Charta Politika Indonesia memprediksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ke Parlemen karena hanya mendapat 2,4 persen suara di Pemilu 2019. Salah satu sebabnya karena kasus OTT KPK, terhadap Romahurmuziy atau Rommy, ketum PPP saat itu.
Ketua DPP PPP, Lena Maryana Mukti, menolak dikatakan kasus Rommy mempengaruhi elektabilitas PPP.
"PPP organisasinya adalah organisasi kader yang tidak tergantung pada satu ketua umum dan bekerja berjalan dengan baik dan Partai PPP adalah partai yang cukup berpengalaman," kata Lena ketika dihubungi wartawan, Jumat (5/4).
Menurut Lena, survei Charta Politika tak terlalu akurat. Sebab survei tersebut hanya memotret segelintir orang dan mengambil persepsi masyarakat saat ini. Kemudian, survei itu hanya mengambil beberapa sampel dan tidak menyeluruh.
"Itu tidak dipotret secara menyeluruh begitu ini hanya sampel-sampel saja dan mungkin sampel ini bukan di kalangan pemilih PPP kan begitu," ucapnya.
Meski begitu, Lena mengakui bahwa kasus OTT Romy tetap memiliki dampak. Tetapi berdasarkan hasil kunjungannya ke basis pemilih, pilihan para pemilih tradisional PPP tak berubah.
"Bukan sama sekali enggak ada, (pengaruh OTT Romy pada elektabilitas) ada pertanyaan-pertanyaan, tetapi kami jelaskan. Sejauh ini enggak ada saya turun ke bawah bertemu dengan para pemilih yang pemilih loyalnya Ka'bah tetap memilih Ka'bah kok," jelasnya.
Sebelumnya, Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis hasil survei Pemilihan Legislatif 2019. Hasilnya, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP), Partai Gerindra, dan Partai Golkar masih teratas dan menjadi pilihan masyarakat Indonesia.
PDIP masih menjadi pilihan tertinggi dengan 25,3 persen. Disusul, Partai Gerindra 16,2 persen dan Partai Golkar 11,3 persen. Tetapi masih ada partai yang berada di bawah 5 persen. Di antaranya PAN 3,3 persen; PPP 2,4 persen; PSI 2,2 persen; Partai Perindo 2,0 persen; dan Hanura 1,0 persen.
Dalam pemaparannya, Direktur Riset Charta Politica, Muslimin, menyebut tren elektabilitas kebanyakan partai meningkat dan stagnan. Namun, hal itu berbeda terhadap PPP. Elektabilitas partai berlambang Ka'bah itu menurun.
"Kalau dilihat dari sisi tren, sebagian besar partai memiliki tren naik seiring dengan semakin dekatnya pemilu legislatif. Sementara beberapa partai terlihat stagnan. PPP menjadi partai yang memiliki tren menurun," kata Muslimin di Es Teller 77, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (4/4).
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rommy Ungkap Muncul Aspirasi PPP Jadi Oposisi
PPP tengah fokus mengawal penghitungan suara sampai KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca SelengkapnyaRomy PPP Ngebet Ingin Putusan MK Soal Ambang Batas Parlemen Berlaku Sekarang
Rommy menilai seharusnya keputusan itu bisa berlaku pada Pemilu 2024 ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPPP Minta KPU dan Bawaslu Turun Tangan Usut Peningkatan Signifikan Suara PSI di Pemilu 2024
Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romy meyakini ada ledakan yang tidak wajar dari suara PSI.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca Selengkapnya