Diminta Serahkan Aset, Ketum Hanura Daryatmo Tegaskan Sengketa Partai Belum Usai

Selasa, 6 Agustus 2019 10:27 Reporter : Dedi Rahmadi
Diminta Serahkan Aset, Ketum Hanura Daryatmo Tegaskan Sengketa Partai Belum Usai Kubu Daryatmo protes kubu OSO. ©2018 Liputan6.com/Yunizafira

Merdeka.com - Partai Hanura di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang meminta kubu Daryatmo mengembalikan aset partai setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Daryatmo dan Sarifuddin Sudding.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Partai Hanura kubu Daryatmo mengatakan sampai saat ini sengketa Partai Hanura masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum diputuskan. Dia meminta semua pihak untuk tetap tenang dan menjalankan partai seperti biasa.

"Bahwa sampai saat ini masih berlangsung sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 744/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 September 2018 antara DPP Partai Hanura (Bambu Apus) melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Presiden Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta DPP Partai Hanura (kubu oesman sapta odang) sebagai pihak Tergugat Intervensi," ujar Ketum Hanura Kubu Bambu Apus, Daryatmo, Selasa (6/8/2019).

Daryatmo mengungkapkan, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194K/TUN/2019 tidak memiliki kekuatan hukum sita eksekutorial apapun terhadap aset-aset Partai Hanura.

"Terkait dengan aset-aset Partai Hanura agar tetap dijaga dan dirawat serta digunakan sebagaimana mestinya sampai semua proses hukum tuntas atau memiliki kekuatan hukum tetap," tegas Daryatmo.

"DPP Partai Hanura tetap bekerja sesuai dengan koridor hukum yang ada dan tetap berupaya menyelesaikan semua persoalan sengketa partai ini secara tuntas. Kami tetap optimis melakukan konsolidasi organisasi karena perjuangan belum berakhir dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kesehatan kita semua serta berdoa dengan sungguh-sungguh bahwa kebenaran akan menang," jelas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura kubu OSO, Harry Lotung Siregar mengatakan setelah adanya Putusan MA tersebut, maka kubu Daryatmo dan Sarifuddin Sudding wajib mengembalikan aset-aset yang dimiliki Partai Hanura.

"Asetnya ada banyak seperti mobil dan kantor di Bambu Apus. Jadi kita minta setelah keputusan MA keluar, bisa dikembalikan," kata Harry di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta seperti dikutip Antara, Senin (5/8).

Harry meminta jangan lagi ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Partai Hanura. Kalau itu tetap dilakukan maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura Benny Rhamdani menegaskan aset-aset Partai Hanura yang masih dikuasai Daryatmo Cs harus segera dikembalikan.

"Setelah Putusan MA keluar, kami mengimbau kepada mereka yang ada di sana untuk tidak lagi mengatasnamakan Partai Hanura dan semua aset partai untuk segera dikembalikan," kata Benny.

Dia menjelaskan aset Hanura yang masih dikuasai kubu Daryatmo seperti Kantor DPP Partai Hanura di daerah Bambu Apus, Jakarta Timur dan beberapa aset bergerak seperti kendaraan.

Benny meminta Daryatmo Cs mengembalikan aset bergerak dan tidak bergerak secara baik-baik. Menurut Benny, pihaknya akan mengambil secara paksa aset-aset tersebut jika kubu Daryatmo tidak bersedia mengembalikan.

"Kantor DPP Partai Hanura di Bambu Apus Jakarta Timur itu milik Hanura sehingga setelah Putusan MA itu maka aset tersebut harus dikembalikan," ujarnya. [ded]

Topik berita Terkait:
  1. Konflik Hanura
  2. Hanura
  3. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini