Dicopot dari Ketua PAC karena Tolak Bobby Nasution, Kader PDIP Kukuh Dukung Akhyar

Selasa, 1 September 2020 19:59 Reporter : Yan Muhardiansyah
Dicopot dari Ketua PAC karena Tolak Bobby Nasution, Kader PDIP Kukuh Dukung Akhyar Bobby Nasution dan Aulia Rahman. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Empat kader PDIP dicopot dari posisi ketua PAC di Medan dan terancam dipecat dari keanggotaan karena menolak langkah partai mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, pada pilkada Kota Medan. Namun, mereka kukuh mendukung Akhyar Nasution, yang saat ini menjabat Plt Wali Kota Medan.

"Tanggapan kita ya nggak ada masalah dengan pencopotan itu. Kita tetap selaku kader PDIP mendukung Akhyar Nasution, karena Akhyar Nasution merupakan kader PDI Perjuangan. Mau seribu kali diberhentikan dari kepengurusan, kita tetap mendukung Akhyar Nasution,” kata Tumpal Sitanggang, yang baru dicopot dari posisi Ketua PAC PDIP Medan Perjuangan, Selasa (1/9).

Tumpal menegaskan, sikapnya menolak Bobby lebih karena suami Kahiyang Ayu itu dinilai belum layak dicalonkan PDIP. "Karena dia (Bobby) seorang anggota, masih sebatas anggota, belum seorang kader. Di situ saja," ucap Tumpal.

Dia menegaskan, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, PDIP adalah partai kader. Apabila ada pesta demokrasi, lebih diutamakan kader dibandingkan orang lain.

2 dari 3 halaman

Bobby Bukan Kader PDIP

Hal senada disampaikan Gumana Lubis, yang dicopot dari posisi Ketua PAC PDIP Medan Johor. Menurutnya, Bobby bukan merupakan kader PDIP.

"Dia itu kan bagaikan tamu yang dianggap keluarga. Kenapa kita yang menganggapnya keluarga, kita pula yang ditendangnya. Dia kan baru jadi anggota partai. Kok kita yang menawarkan yang sesungguhnya, kader yang sesungguhnya yang dicampakkan," cetusnya.

Gumana mengakui DPD PDIP Sumut memiliki wewenang untuk memberikan sanksi organisasi kepada pengurus PAC. Namun, dia mempersoalkan mekanisme penunjukan Ketua DPD PDIP Sumut definitif yang kemudian mencopot mereka. Menurutnya, penunjukan itu melanggar aturan partai.

"Kalau dia Plt dia tidak boleh dikeluarkan SK definitif, harus melalui konferdalub atau konferda. Kalau sudah konferdalub, siapa ketua terpilih menyusun kabinet dan DPP mengeluarkan SK orang itu. Kalau sudah terbit SK itu maka benarlah dia bisa mengeluarkan sanksi organisasi tersebut. Maka perlu kita mempertanyakan, apakah SK DPP itu sudah benar sesuai mekanisme atau nggak. Kalau anggapan orang itu sah, tapi anggapan kita tidak benar jalannya," sebutnya.

Soal ancaman pemecatan, Gunama mempersilakan. Namun dia minta tetap dengan mekanisme partai yang benar.

"Mekanisme apa yang dilakukan orang itu. DPD-nya mengeluarkan SK pemecatan, sementara DPD-nya tadi benar nggak SK-nya," tegasnya.

Gumana mengakui Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hak prerogatif untuk menentukan pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada. Namun, menurutnya, kebijakan itu harus mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta petunjuk pelaksanaannya.

"Jadi seluruh kader yang ada di seluruh Indonesia, delegasi kabupaten dan kota yang mengikut kongres di Bali itu memberikan hak prerogatif itu kepada ibu Megawati karena karena kader percaya Ibu Megawati melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk yang terbaik," paparnya.

3 dari 3 halaman

PDIP Tunjuk Plt

Seperti diberitakan, DPD PDIP Sumut mencopot empat ketua pimpinan anak cabang (PAC) PDIP yang menolak mengikuti kebijakan partai untuk mendukung menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, di Pilkada Kota Medan. Mereka juga direkomendasikan untuk dipecat dari keanggotaan.

Empat orang yang dicopot dari posisi ketua PAC yakni: Gumana Lubis dari Medan Johor, Tumpal Sitanggang dari Medan Perjuangan, Suhardian dari Medan Area, dan Muda Prana Sinuraya dari Medan Selayang. Mereka diganti dengan kader yang lain.

"Sebagai gantinya ditunjuk Plt (pelaksana tugas) ketua PAC," kata Ketua DPC PDIP Kota Medan Hasyim, kepada wartawan, Selasa (1/9).

[lia]
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini