Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dicek KPU, Demokrat belum penuhi syarat pengurus perempuan

Dicek KPU, Demokrat belum penuhi syarat pengurus perempuan Partai Demokrat-KPU. ©2012 Merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini melakukan verifikasi faktual di kantor DPP Partai Demokrat. Dari tiga syarat yang wajib dipenuhi, Partai Demokrat gagal melengkapi syarat 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan.

"Keabsahan pengurus perempuan 30 persen, ini yang belum dilengkapi. yang hadir baru 43 orang dan itu belum mencapai 30 persen dari total pengurus DPP Partai Demokrat yang berjumlah 190 pengurus. Kami punya 74 pengurus perempuan," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, di kantor DPP Partai Demokrat, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (5/11).

Anas menambahkan, sebagian berkas yang yang belum dilengkapi karena para pengurus perempuan itu sedang melakukan tugas. "Kita akan melengkapi, karena banyak yang sedang dinas, kita akan kumpulkan KTA dengan surat keterangan dinas paling lambat besok. Tapi kita usahakan sore ini," jelasnya.

Sementara anggota KPU Arif Budiman mengatakan, batas waktu verifikasi faktual adalah Selasa (6/11) besok. "Kalau belum melengkapi besok, bisa dicoret (sebagai peserta pemilu)," tegasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Politikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat

Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Demokrat Setuju KPU Tak Tampilkan Grafik Data Pemilu: Belum Valid, Bisa Dinterpretasikan Kecurangan

Zaky sangat menyayangkan bahwa seharusnya formulir C1 bisa secepatnya di unggah ke Sirekap.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN: Ketua KPU Bisa Kena Hukuman Lebih Berat kalau Tolak Pendaftaran Prabowo-Gibran

TKN menilai putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga tidak berdampak pada pencalonan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya