Merdeka.com - Kubu Partai Berkarya di luar kepengurusan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggelar Munaslub di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Munaslub yang mengatasnamakan Presidium Penyelamat Partai Berkarya itu dibubarkan Tommy dan jajarannya karena dianggap ilegal.

Ketua DPP Partai Berkarya di luar kepengurusan Tommy Soeharto, Badaruddin Andi Picunang menceritakan kejadian itu.

"Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2020 kami Presidium Penyelamat Partai Berkarya melaksanakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub yang agendanya seharusnya dilaksanakan hari ini pagi di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan," kata Andi saat jumpa pers, Sabtu (11/7).

Namun, lanjut Andi, ada beberapa kelompok yang mengintimidasi beberapa hari sebelum Munaslub hingga puncak intimidasi terjadi hari ini pukul 10.00 WIB pagi tadi. Mereka mengacak-acak tempat pelaksanaan munaslub baik itu atribut maupun perlengkapan.

"Banyak perlengkapan kami yang hilang rusak dan sebagainya," ucapnya.

"Dan mungkin juga ada di luar itu yang memakai baju atau atribut partai kami, kami tidak tahu, yang jelas apa yang dilakukan intimidasi yang dilakukan sangat jauh dari sifat sifat demokratis," ujarnya.

Dia menuturkan, bahwa pihaknya sepakat untuk menjaga wibawa, dan menjaga kehormatan partai untuk tidak merespons dengan cara anarkis. Andi menambahkan, Munaslub tadi diikuti oleh pengurus Berkarya dari 30 provinsi. Serta ada 220 pimpinan DPD dari masing-masing daripada daerah.

"Dan ini sesuai anggaran dasar partai berkarya dan tata tertib pelaksanaan munaslub sudah melebihi kuorum Sehingga kegiatan munaslub ini kami legal dan orang-orang yang menyatakan munaslub ini ilegal atau tidak konstitusional itu kami abaikan," tuturnya.

Andi menambahkan, pihaknya yang mengikuti Munaslub sangat mengkritisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pimpinan Partai Berkarya hasil Rapimnas III Solo tahun 2018. Menurutnya, kepengurusan Tommy selama ini dikritisi karena tidak adanya manajemen dan kepemimpinan yang memadai.

Dia juga mengatakan kepengurusan Tommy cenderung otokrasi, feodal dan sangat jauh dari sifat atau amanah UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik di mana partai politik harus dikelola secara demokratis. Oleh karena itu, pihaknya menahan diri untuk tidak memberikan reaksi dari aksi yang dilakukan.

"Selama ini kami kritik untuk memberikan masukan untuk perbaikan partai ke depan untuk menghadapi pemilu 2024 yang lebih lebih bersih dari pada pemilu 2019 itu terjawab sudah," pungkasnya.

Sejak Maret 2020 lalu, sejumlah kader Partai Berkarya yang menamakan diri Presidium Penyelamat Partai Berkarya meminta munas segera digelar menyusul nasib partai yang tidak menentu usai gagal menembus parlemen dalam Pemilu 2019.

Badar yang tergabung dalam kelompok itu mengatakan kegagalan di 2019 merupakan buah dari ketidakberesan manajemen internal partai. Mereka menyerukan evaluasi dan pergantian pimpinan dalam Partai Berkarya.

"Partai berkarya di Pemilu 2019 kemarin tidak bisa mencapai target parliamentary treshold 4 persen karena tata kelola partai tidak sesuai dengan apa yang diputuskan bersama pada Rapimnas Ke-3 di Solo Maret 2018," kata Badar di Jakarta, Kamis (12/3).