Merdeka.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. PTUN bahkan meminta Kemenkum HAM mencabut SK pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.

Namun Kemenkum HAM tetap berkeras bahwa SK tersebut tidak layak dicabut. Bahkan menilai SK yang telah dikeluarkan sudah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenkum HAM, Ferdinand Siagian menjelaskan, SK dikeluarkan berazaskan pemerintahan yang baik tanpa melanggar aturan.

"SK Menkum HAM No: M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dikeluarkan melalui proses yang taat pada peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik," kata Ferdinand di Kemenkumham, Jakarta, Kamis (21/5).

Menurut keterangan Ferdinand, Menkum HAM Yasonna bersama jajarannya sudah mendaftarkan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa putusan dari Yasonna benar dan sesuai prosedur hukum.

"Menkum HAM melakukan kajian yang mendalam terhadap putusan PTUN tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Hakim PTUN Teguh Satya Bhakti memutuskan untuk memenangkan kubu Aburizal Bakrie dalam konflik dualisme Partai Golkar. Artinya, PTUN Jakarta membatalkan surat keputusan (SK) Menkum HAM, Yasonna H Laoly yang mengesakan kubu Agung Laksono pimpin kepengurusan Golkar.

"Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, memerintahkan kepada tergugat (Menkum HAM) untuk mencabut gugatan intervensi, membatalkan SK Menkum HAM, membayar biaya perkara oleh tergugat dalam perkara ini," kata Teguh saat membacakan putusan di PTUN, Jakarta Timur, Senin (18/5).