Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2019 sebesar Rp 7,7 triliun. Pengajuan anggaran itu dibacakan dalam Sidang Paripurna, Selasa (10/4).

"Itu kan anggaran yang kita ajukan Rp 7,7 triliun lebih. Tapi yang paling banyak itu adalah satuan kerja kesekjenan," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anton Sihombing, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Anggaran ini, kata dia, digunakan untuk beberapa hal tambahan. Mulai dari untuk alun-alun demokrasi, gedung baru DPR, dan penambahan akomodasi 15 anggota DPR.

"Tetapi itu tetap harus kita anggarkan. Di samping itu juga anggaran alun-alun. Di samping itu juga anggaran untuk penambahan akomodasi anggota DPR 15 orang dan lain sebagainya. Dan ini kan 2019 ada juga untuk anggaran anggota DPR yang baru untuk periode 2019-2024," ungkapnya.

Menurut Anton, penambahan dana untuk gedung memang sudah harus dilakukan. Karena, Gedung DPR sekarang ini sangat tidak layak.

"Harus. Apa layak ini Gedung DPR. Apa layak kantor DPR gini? Coba. Coba kalian ke luar negeri, lihat dulu kantor DPR di luar negeri. Smooth, tentram, di sini semua orang ngerokok," lanjutnya.

"Makanya nanti mau saya bikin, parkir. Jadi parkir itu nanti ada penerimaan negara bukan pajak. Saya juga masuk ke kantor Dephub ga bisa, harus pake chip. Walaupun itu mau ketemu sama menteri. Ini DPR juga akan kita gituin," ujarnya.

Terkait pembangunan gedung baru ini, DPR sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Hasilnya, tambah Anton, Gedung DPR memang harus direnovasi.

"Saya melihat gedung ini udah engga layak lagi. Kalau enggak dikasih bangun gedung itu udah enggak bener," ucapnya.

Meski ada kenaikan anggaran sebesar Rp 500 miliar dari jumlah yang diajukan tahun lalu yakni Rp 7,2 triliun, Anton menegaskan tidak akan ada kenaikan gaji untuk para anggota DPR. Hal itu, lanjutnya, tidak diajukan dalam anggaran kali ini.

"Enggak ada (naik gaji) tapi yang saya tau DPRD DKI lebih banyak daripada DPR RI," tandasnya.

Anggaran Rp 7,7 triliun itu, sudah disepakati dalam Sidang Paripurna. Tahap selanjutnya DPR akan mengajukan ke pemerintah untuk dibahas secara bersama-sama.