Di Survei Tak Lolos Parlemen, PPP dan PAN Sepakat Ada Perubahan Ambang Batas
Merdeka.com - Pemilihan umum secara serentak pada 17 April membuat popularitas pemilihan legislatif kalah pamor dari pemilihan presiden. Meski dalam pemilihan legislatif partai politik harus berjibaku di titik aman dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai lama, berada di titik rawan menurut hasil survei Litbang Kompas per Maret. Elektoral PPP 2,7 persen sedangkan PAN 2,9 persen.
Kendati demikian Wakil Sekretaris Jenderal PAN, Saleh P Daulay optimis partai besutan Zulkifli Hasan itu tetap lolos ke parlemen sekalipun hasil dari lembaga survei mengatakan sebaliknya. Sebab menurutnya, bukan kali ini saja PAN diprediksi tidak lolos parlemen.
"Tidak ada yang mengkhawatirkan dari pemilu ke pemilu, hampir semua lembaga survei selalu memberikan penilaian seperti itu. Faktanya, PAN selalu lolos Parliamentary Threshold," ujar Saleh, Jumat (22/3).
Berdasarkan pengalaman itu, Saleh mengatakan partai yang didirikan 1998 itu terus menggenjot para kadernya dan para caleg meningkatkan upaya politik kepada pemilih seluruh lapisan masyarakat.
"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kami akan tetap bekerja dan berjuang. Kami perlu terus meyakinkan masyarakat. Kami juga mengandalkan kemampuan para caleg dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan pada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan lain-lain merupakan salah satu kata kuncinya," tandasnya.
Senada dengan Saleh, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi tak mau ambil pusing atas hasil survei yang memprediksi partainya tidak lolos ke parlemen. Meski begitu, PPP dikatakan Baidowi tetap menghargai hasil survei tersebut sebagai acuan melakukan gerakan politik.
Di masa penghujung kampanye, Baidowi menuturkan satu bulan ke depan pihaknya akan meningkatkan suara PPP di kalangan pesantren dan aktivis muslim.
"Sebulan ke depan kita memperkuat basis pemilih tradisional. Pemilih tradisional yakni kalangan pesantren dan aktivis Islam," kata Baidowi.
Kendati PAN dan PPP berbeda kubu dalam pemilihan Presiden namun baik Saleh ataupun Baidowi sepakat perlu ada perbaikan sistem pemilu. Menurut keduanya tidak perlu ada lagi persentase ambang batas di pemilu selanjutnya.
"Ya pemilu serentak ini menjadi pelajaran berharga bagi semua parpol. Kedepan perlu terobosan langkah, agar sistem pemilu disempurnakan. Misalnya angka presidential threshold disamakan," kata Baidowi.
Sementara Saleh mengatakan adanya ambang batas hanya membatasi suara masyarakat. "PAN sejak awal mengambil posisi untuk tidak membatasi suara masyarakat dengan PT. Dengan begitu, tidak ada suara rakyat yang tidak terkonversi sesuai pilihannya," ujar Saleh.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MK Bantah Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Tegaskan Hanya Minta Atur Ulang
MK menegaskan hanya meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen.
Baca SelengkapnyaPBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah
Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah
Baca SelengkapnyaMemasuki Tahun Politik, Plt Ketum PPP Ajak Kader Ketuk Pintu Langit Jemput Kemenangan
Dia mengajak semua pengurus dan kader bergandengan tangan dan bergerak menyapa masyarakat, raih elektoral secara maksimal, seraya terus mengetuk pintu langit.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaMembandingkan 2 Hasil Survei Pilpres Jelang Debat Capres: Ini Elektabilitas Anies, Prabowo dan Ganjar
Jelang debat Capres, elektabilitas para Capres dirilis sejumlah lembaga survei.
Baca SelengkapnyaBeda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu
Para pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy: PPP Tolak Hasil Rekapitulasi Suara Pemilu 2024, Siap Gugat ke Bawaslu & MK
PPP mendapatkan perbedaan angka yang cukup signifikan antara total perolehan nasional yang ditampilkan di layar pleno KPU dengan pembandingan di beberapa dapil.
Baca Selengkapnya