Dewan Kehormatan KPU Sidang Pertama 30 Desember

Rabu, 24 Desember 2008 22:22 Sumber :
Dewan Kehormatan KPU Sidang Pertama 30 Desember
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie akan menggelar sidang pertamanya pada 30 Desember 2008 terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU Sumatera Selatan.

Jimly mengatakan, di Jakarta, Rabu (24/12), Dewan Kehormatan akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota KPU di empat provinsi yakni Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Papua.

Sidang pertama dilaksanakan 30 Desember dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota KPU Sumsel.

"Persidangan dilakukan terbuka," katanya yang saat memberikan keterangan kepada wartawan didampingi empat anggota Dewan Kehormatan lainnya yakni anggota KPU Endang Sulastri, I Gusti Putu Artha, Syamsulbahri, dan mantan Hakim Konstitusi HAS Natabaya.

Jimly menerangkan, mekanisme kerja Dewan Kehormatan yakni melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan persidangan, dan pemeriksaan lapangan.

Setiap kasus yang terjadi, katanya, sekurang-kurangnya akan disidangkan sebanyak dua kali. Dalam persidangan tersebut DK akan mendengarkan keterangan dari pihak pelapor yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak yang terlapor yaitu anggota KPU Sumsel yang diduga melakukan pelanggaran.

"Pihak terlapor juga dipanggil sekaligus diberikan kesempatan untuk membela diri. Juga memanggil pihak terkait seperti Panwaslu, Sekretariat KPU Sumsel, dan pimpinan partai politik terkait," katanya.

Sedangkan untuk kasus yang melibatkan anggota KPU Sumbar, Sulut, dan Papua, Dewan Kehormatan akan menggelar pemeriksaan sekaligus yang akan dilaksanakan pada 7 Januari 2009.

"Keputusan Dewan Kehormatan berupa ketetapan dalam bentuk rekomendasi bagi KPU untuk membuat keputusan," katanya.

Dewan Kehormatan bersifat ad hoc. Setelah kasus terselesaikan, maka tugas Dewan Kehormatan berakhir.

Seperti diketahui, anggota KPU Sumsel diduga melakukan pelanggaran kode etik karena terlibat sebagai pengurus partai politik. Selain itu anggota KPU Sumsel diduga terpecah sehingga memengaruhi tugas dan fungsinya.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU agar segera membentuk DK untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik.

Menanggapi rekomendasi tersebut, KPU membentuk Dewan Kehormatan yang terdiri dari lima anggota di mana tiga di antaranya adalah anggota KPU dan dua tokoh masyarakat.

Pada, Rabu siang, anggota Dewan Kehormatan melaksanakan rapat untuk menetapkan Ketua DK yakni Jimly Asshiddiqie.

Jimly mengatakan dalam rangka mempertahankan, menjaga, dan memelihara citra serta kehormatan KPU, maka kode etik penyelenggara pemilu harus ditegakkan.(kpl/rif)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini