Merdeka.com - Ketua Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Abdul Mukthie Fadjar akan menelaah rencana pelaporan PDIP terkait putusan majelis hakim yang menolak seluruh gugatan UU MD3 yang diajukannya. Laporan itu terkait adanya perbedaan pendapat dua hakim dalam persidangan yang berlangsung, Senin (29/9) sore.

"Tunggu laporan tertulis masuk ke dewan etik," kata Mukthie Fadjar saat dihubungi merdeka.com lewat pesan singkat, Selasa (30/9).

Mukthie Fadjar enggan berspekulasi lebih jauh, dia hanya berpegang pada aturan setiap laporan hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik.

"Kita tunggu saja," kata dia.

Sementara itu, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menanggapi santai rencana laporan kubu PDIP terkait putusan UU MD3. Ia mengaku siap menerima konsekuensi terkait rencana laporan tersebut.

"Semua orang boleh saja melaporkan hakim ke dewan etik, wajar wajar saja dan dihormati sepenuhnya," kata Patrialis lewat pesan singkat.

Sebelumnya, PDIP berencana melaporkan hakim atas putusan penolakan UU MD3. "Kami mempertimbangkan untuk melaporkan hakim yang di luar yang dissentting ini ke komite etik mahkamah supaya diperiksa hak hak kami sebagai pemohon tidak diakomodir," kata Ketua Bidang Hukum dan HAM Trimedya Panjaitan usai sidang UU MD3 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/9).

Trimedya mengatakan, ada kepentingan politik dalam keputusan tersebut. Hal itu terlihat dari dua hakim yang memiliki dissetting opinion yang menurutnya jarang dalam suatu persidangan perkara.

"Ada dua hakim konstitusi yang disetting opinion. Ini jarang terjadi dalam proses uji materi. Ini menunjukkan mereka tidak bulat. Kita lihat Prof Maria dan Arief, dissentingnya sangat bagus," katanya.