Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Gerindra Desmond J Mahesa menilai keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly yang memenangkan kepengurusan Partai Golkar di bawah Agung Laksono salah adanya. Hal itu akibat persoalan kisruh dualisme kepengurusan Golkar masih belum selesai di pengadilan.

"Kalau bicara Undang-undang Partai Politik prosesnya belum selesai. Contoh dengan PPP harusnya peristiwa ini tidak terjadi lagi keputusan Menteri Hukum dinyatakan oleh pengadilan keputusannya melanggar hukum, harusnya malu ini diulangi lagi," kata Desmond saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (11/3).

Menurutnya, lewat keputusan yang salah dua kali ini menunjukkan Yasonna tak layak menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yasonna membuat kisruh di tubuh partai politik tambah bergejolak.

"Jika diulangi Yasonna tidak layak jadi Menkum HAM. Harusnya jernih, Yasonna sabar, biarlah bertarung di pengadilan," terang dia.

Lanjut dia, kebijakan yang diambil oleh Yasonna terkesan berbau politik. Hal itu menunjukkan keputusan itu tidak jelas dasar hukumnya.

"Itu sudah kasat mata, sudah jelas di depan kami itu keputusan politik. Kalau ini menteri politik tapi ini menteri hukum, seorang menteri hukum tidak paham hukum kan mengacaukan," pungkas dia.