Desmond Gerindra Nilai Sejak Awal Negara Tidak Sanggup Biayai Pembangunan IKN

Merdeka.com - Anggota DPR RI Desmond J Mahesa melihat pemerintah sejak awal tidak mampu membiayai dengan keuangan sendiri untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini terlihat dari rencana pemerintah menarik dana masyarakat atau crowdfunding untuk membangun IKN.

Menurut Desmond, pendapatan negara sedang tidak bagus dan juga banyak didukung oleh utang. Namun pemerintah seolah sejak awal masalah dana tidak masalah untuk membangun ibu kota baru.

"Memang dari awal tidak mampu kok karena sumber pendapatan negara kita tidak bagus kan. Ditunjang oleh utang. pertanyaannya yang terkomunikasi dari awal itu seolah-olah ada yang danain kenyataannya hari ini tidak ada," ujar Desmond kepada wartawan dikutip Kamis (31/3).

Desmond menyinggung pemerintah yang awalnya menjamin tak pakai APBN untuk memindahkan ibu kota. Belakangan malah digunakan APBN dan sampai menarik masyarakat. Bahkan SoftBank menarik diri sebagai investor IKN.

Politikus Gerindra ini memandang bakal sulit melakukan crowdfunding sebab kepercayaan masyarakat rendah.

"Pertanyaannya masyarakat bisa ditarik gak? Ada gak trust masyarakat terhadap pemerintahan ini gitu loh. Kalau sederhana itu, dana haji kemana dana yang hari ini dipegang pemerintah kan susah dipertanyakan, masih ada atau sudah untuk yang lain. Kan susah," kata Desmond.

Ia mengingatkan potensi ibu kota negara menjadi mangkrak. Semua pihak harus memikirkan bagaimana kelanjutannya proyek tersebut jika mangkrak. Apalagi sudah ada dasar hukumnya.

"Pertanyaannya proyek ini terkejar gak. Terkejar dari target gak? yang hari ini donatur yang di omongan dulu pada lari kan, kalau tidak terkejar itu jadi mangkrak. kalau ini mangkrak apa yang terjadi dengan undang-undang. Ini yang jadi persoalan hari ini dan kita harus prihatin," ujar Desmond.

Tetapi penundaan bukan solusi. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik mengenai masalah dana ini.

"Kalau menunda secara global berpikirnya. Kita harus lihat tahapannya. dalam rangka menjalankan UU yang pemerintah mampu itu di tahapan mana. Misal gedung pemerintah dulu baru DPR. ada tahapan," ujar Desmond.