Desmond Cecar Capim Lili: Anda Mengada-ada Soal Justice Collaborator di UU KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengkritisi jawaban calon pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar terkait hubungan LPSK dan KPK. Dia meminta Lili untuk belajar lagi meski pernah menjadi bagian dari LPSK selama 10 tahun.
"Kesan saya dari jawaban-jawaban itu, kalau di sana (KPK) tuh belajar lagi gitu," kata Desmond saat uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9).
Politikus Gerindra itu menyinggung Lili apakah paham terkait UU KPK dan UU LPSK. Lantas Desmond menanyakan Lili, siapa lembaga yang berkewenangan memberikan Justice Collaborator (JC).
"Kalau anda paham, yang punya kapasitas dalam dua UU tersebut untuk JC apa sebenarnya?" tanya Desmond.
"Bagi kami kalau menggunakan UU LPSK, LPSK, LPSK diberi kewenangan juga untuk menentukan JC. Kedua, UU KPK juga sebagai penentu JC," kata Lili menjabarkan jawaban.
"Kalau menggunakan Sema 04, hakim juga berwenang menentukan JC, ada UU di LPSK memang memberi status JC untuk..," lanjutnya.
Desmond kemudian memotong pernyataan Lili. Dan menanyakan pasal berapa di UU KPK terkait status JC.
"Di UU KPK, izin, itu tidak menyebut dengan jelas," kata Lili.
Mendengar jawaban itu, Desmond mengatakan jawaban tersebut membuktikan pernyataan Lili mengada-ada.
"Ok, itu anda sudah mengada-ada, sudah enggak benar itu," kata Desmond.
"Anda bilang paham tadi. 10 tahun anda tidak memahami kewenangan JC, LPSK lah yang diberikan UU yang melakukan JC. Ibu baca lagi yang benar. Anda paham enggak, anda bangun komunikasi. Anda harusnya beritahu ke KPK, JC wilayah LPSK. Di republik ini LPSK diberi kewenangan JC. Saya jadi ragu kepada anda," tegas Desmond.
Setelah itu, Desmond kembali mencecar Lili terkait independensi KPK. Lili menjawab independen dalam hal melakukan tindakan tanpa intervensi. Namun, Desmond tidak puas dan menegaskan apakah lembaga KPK bisa merekrut pegawai sendiri, disebut independen. Lantas dia mengarahkan apakah Lili memandang KPK yang sekarang telah salah.
Mendengar perdebatan itu, pimpinan rapat Erma Ranik langsung menyetopnya. "Ini perempuan, Pak Desmond jangan galak-galak," kata dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya


Irfan Hakin Bongkar Momen 30 Menit Berharga Bareng Raffi Ahmad, Netizen 'Robot Nih Bos, Senggol Dong'
Irfan Hakim membagikan momen singkat dengan Raffi Ahmad. Momen yang hanya berlangsung selama 30 menit itu dinilai sangat berharga
Baca Selengkapnya


Aksi Terbaru Brigade Al-Qassam Ledakkan Tank-tank Israel Sampai Terbakar Hangus
Video merekam aksi para pejuang Brigade Al-Qassam menghancurkan tank-tank milik Israel.
Baca Selengkapnya


Hasil dari Kerja Keras Melissa Asal Prancis Menikah dengan Pria Indonesia, Kini Membangun Bisnis Restoran
Melissa bule asal Prancis membeberkan bisnis restoran miliknya yang segera berdiri. Semua dibangun berkat kerja kerasnya bersama sang suami.
Baca Selengkapnya


Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Diajak Keliling Kebun, Makan Durian Musang King lalu Petik Alpukat Super
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menikmati buah durian musang king dan berkeliling kebun memetik alpukat SAB 034.
Baca Selengkapnya


Uang Pengamanan Pemilu Didapat Bintara Polisi Lebih Tinggi dari Jenderal, Segini Jumlahnya
Wakapolda Banten mengumpulkan anggotanya untuk dibagikan uang pengamanan Pemilu, bintara dapat lebih banyak daripada jenderal.
Baca Selengkapnya

KPK Tahan Helmut Hermawan, Penyuap Wamenkum Ham Eddy Hiariej
Helmut terlihat sudah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Dia dihadirkan oleh KPK saat jumpa pers pengumumannya sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya

KPK Sebut Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap Rp8 Miliar
Eddy diduga menerima suap dari Direktur PT Cipta Lampia Mandiri (PT CLM) Helmut Hermawan.
Baca Selengkapnya

VIDEO: Firli Dua Kali Diperiksa Tak Kunjung Ditahan, Mabes Polri Tegas Percayakan Pada Polisi
Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri telah selesai melakukan proses pemeriksaan di Bareskrim terhadap dugaan kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian, SYL
Baca Selengkapnya

Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya

NasDem Soal RUU DKJ Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Obrak-abrik dan Nodai Konstitusi, Tanda Otoritarianisme
NasDem mewanti-wanti perlahan demokrasi tergerus oleh kesesatan pikir dalam mengelola negara.
Baca Selengkapnya

NasDem dan Demokrat Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Langsung Presiden
Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca Selengkapnya

Ketua Bamus Betawi 1982: Kita yang Usulkan Gubernur dan Wakil Gubernur Ditunjuk Presiden
"Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding
Baca Selengkapnya