Merdeka.com - Mantan Wamenkum HAM, Denny Indrayana, mengirimkan surat terbuka untuk Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam surat elektronik Denny yang diterima merdeka.com, banyak hal yang diutarakan Denny pada Megawati.

Mulai dari soal niat KSP Moeldoko yang ingin menduduki Partai Demokrat. Hingga kekhawatiran dirinya terkait kemungkinan pemilu tertunda.

"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa," tulis Denny dalam suratnya tertanggal 2 Juni 2023 Melbourne.

Berikut isi surat lengkap Denny untuk Megawati:

Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,Assalamu’aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!

Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.

Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.

Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif. Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.

Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.

Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.

Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi.

Melbourne, 2 Juni 2023Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D

PDIP Tanggapi Surat Denny Indrayana

Apa kata PDIP soal surat terbuka Denny dan curhatan kekhawatiran yang disampaikannya?

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, sikap Megawati tetap sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa Pemilu 2024 harus berjalan sesuai yang telah direncanakan yakni pada 14 Februari 2024.

"Sikap dari Ibu Megawati sangat clear, bahwa pemilu harus dijalankan tepat waktu pada 14 Februari, hari valentine yang juga ditunggu-tunggu oleh teman-teman pers yang masih bujangan, sehingga dalam konteks ini mari kita wujudkan pemilu itu dengan sebaik-baiknya," kata Hasto di DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta, Jumat (6/2).

Dia meminta isu-isu yang berembus jangan ditanggapi berlebihan. Hasto pastikan, Megawati memiliki komitmen yang teguh dalam menegakkan demokrasi.

"Jangan curiga berlebihan, jangan prejudice berdasarkan pengalamannya sendiri di masa lalu. Ibu Mega punya komitmen yang sangat kuat untuk menegakkan demokrasi, bahkan kantor ini jadi simbol demokrasi ketika kekuasaan yang otoriter meluluhlantakkan kantor ini dan kami terus berjuang demi tegaknya nilai-nilai demokrasi itu," tegas Hasto.