Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mengatakan sangat sulit untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo dengan alasan kebijakan yang dikeluarkan selama masa pandemi-19 tidak tepat. Sebab, kebijakan bukan salah satu alasan konstitusional untuk memberhentikan kepala negara.

Denny menyebut, merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A ada tiga syarat pemakzulan presiden. Pertama, presiden melakukan pengkhianatan, korupsi atau tindak pidana berat.

Kedua terkait etika, yaitu perbuatan tercela. Ketiga, alasan administratif, yakni jika presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat untuk jadi presiden dan wakil presiden.

"Kalau itu sepanjang terkait dengan kebijakan maka kebijakan saja bukan merupakan alasan untuk memakzulkan presiden," kata Denny dalam diskusi 'Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusional Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19', Senin (1/6).

"Kalau kebijakannya saja maka pemberhentiannya bukan melalui proses pemakzulan tetapi melalui pilpres. Kalau kita tidak setuju dengan cara kerja presiden, tidak setuju dengan pilihan-pilihan kebijakan presiden maka proses kita menghentikannya bukan di tengah jalan tapi melalui proses pemilu," sambungnya.

Selain tak memenuhi syarat konstitusional, lanjut Denny, proses pemakzulan presiden akan terganjal restu DPR. Saat usulan pemakzulan masuk ke DPR, maka kemungkinan besar koalisi partai pendukung Jokowi di DPR akan menolak.

Apalagi, jumlah partai koalisi Jokowi, yakni PDIP, Golkar, NasDem, PKB, dan PPP memiliki 349 kursi atau 60 persen kursi DPR. "Di sini saja prosesnya sudah berat," ujar Denny.

Denny melanjutkan, ada satu persoalan yang bisa menjadi pintu masuk pemakzulan presiden. Misalnya, UU 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 memicu terjadinya korupsi.

Salah satu contoh pada program Kartu Pra Kerja. Jika terjadi praktik korupsi yang dilakukan presiden dalam program tersebut maka pemakzulan bisa dilakukan.

"Nah ini bisa tentu dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan maka itu bisa masuk. Jadi persoalannya bukan pada kebijakannya tapi pada pembuktiannya. Apakah faktanya memang ada yang dilanggar sehingga kemudian menjadi pintu masuk pemberhentian seorang presiden. Kalau tidak ada (pelanggaran), tentu tidak bisa dan tidak boleh," kata Denny mengakhiri.