Merdeka.com - Munas Golkar IX di Bali telah usai dengan terpilihnya kembali Aburizal Bakrie (Ical) sebagai ketua umum. Namun, hasil Munas di Bali itu ternyata menimbulkan polemik baru, dimana partai Golkar menolak Perppu Pilkada. Padahal Golkar ikut menandatangani kesepakatan mendukung Perppu Pilkada bersama Koalisi Merah Putih (KMP).

Politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menilai penandatanganan kesepakatan Perppu Pilkada yang dilakukan oleh Ical hanyalah kepentingan sesaat. Dimana hal itu sebagai salah satu strategi untuk meyakinkan DPD agar Ical terpilih kembali sebagai ketua umum Golkar.

"Ketum Golkar udah tanda tangan Perppu, malah di Munas balik badan. Saya kira itu (tanda tangan) untuk kepentingan sesaat untuk meyakinkan DPD agar memilih dia (Ical)," kata Didi disela-sela diskusi, di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/12).

Dia berharap ini hanya dinamika politik, karena Perppu Pilkada sudah ditandatangani sesuai kesepakatan.

"Kami berharap ini hanya dinamika. Karena ini sudah ditanda tangan yang artinya mengikat," ujarnya.