Demokrat: UU ITE Seharusnya Lindungi Masyarakat Malah Jadi Alat Gebuk Beda Pendapat

Selasa, 16 Februari 2021 12:12 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Demokrat: UU ITE Seharusnya Lindungi Masyarakat Malah Jadi Alat Gebuk Beda Pendapat Ilustrasi UU ITE. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin UU ITE direvisi bila pelaksanaannya menimbulkan ketidakadilan di masyarakat. Partai Demokrat menilai, masyarakat memang sudah khawatir adanya UU ITE dijadikan alat gebuk bila ada perbedaan pendapat.

"Sekarang orang mulai khawatir kalau mengeluarkan pendapat. UU ITE yang seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan transaksi elektronik, malah dijadikan alat gebuk untuk yang berbeda pendapat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Selasa (16/2).

Herzaky merujuk data dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SAFEnet dan Amnesty International. Menurut dia, data dibeberkan SAFEnet dan Amnesty International menunjukkan kasus kebebasan berekspresi terkait UU ITE naik lebih dari tiga kali lipat di era pemerintahan Joko Widodo dibanding Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dari 74 kasus pada masa pemerintahan SBY (2009-2014) menjadi 233 kasus pada pemerintahan Jokowi (2014-2019). Peningkatan tiga kali lipat ini luar biasa. Padahal, baru satu indikator ini yang kita gunakan," kata dia.

Herzaky mengibaratkan pemerintahan Jokowi dan sebelumnya sama-sama dibekali tongkat. Bedanya, pemerintahan sekarang lebih rajin menggunakan tongkat itu untuk menggebuk, bukan membantu orang jalan.

"Karena itulah, wajar jika publik skeptis merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat aktif mengkritik. Selama ini, bukan masyarakat yang kurang aktif mengkritik, melainkan pemerintah yang seakan tak bisa menerima kritik," ujarnya.

Herzaky menyebut, ada pandangan yang berkembang di publik. Bila sedikit kritik ke pemerintah, bakal langsung ditangkap dan dijerat dengan UU ITE. Dia bilang, baiknya pemerintah introspeksi diri jika meminta masyarakat aktif mengkritiknya.

Menurutnya, saat ini bukan masyarakat yang tidak aktif mengkritik, tapi pemerintah yang belum aktif mendengarkan. Dia bilang, pemerintah terkesan baru aktif dalam hal menangkap para pengkritiknya.

"Presiden minimal lebih aktif mengingatkan dan menegur para pembantunya agar tidak menggunakan UU ITE untuk menggebuk yang berbeda pendapat. Dulu juga ada UU ITE, tapi tidak begini-begini amat situasinya," ucapnya.

Dia menambahkan, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono juga selalu mengingatkan kepada kader agar Introspeksi diri. Kemudian, mendengarkan pendapat, masukan, dan kritik dari orang lain.

"Jangan selalu merasa benar sendiri karena masukan dan kritik itu pasti sangat bermanfaat dalam mengingatkan kita, untuk membantu kita mengambil keputusan atau pilihan kebijakan yang lebih tepat. Semoga Pemerintah kita memiliki prinsip yang sama," pungkasnya. [gil]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini