Merdeka.com - Partai Demokrat melihat komitmen KPK dalam memberantas korupsi tidak kendur. Meskipun, UU KPK telah direvisi.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto menilai, berlebihan jika ditolaknya uji formil UU KPK di MK kemarin sebagai tanda pemberantasan korupsi berjalan di tempat.

Menurutnya, selama menggunakan UU KPK yang baru, komitmen dan konsistensi pemberantasan korupsi tidak surut. Tidak sedikit pejabat negara termasuk menteri hingga kepala daerah yang ditangkap KPK.

"Menurut hemat saya, komitmen dan konsistensi aparat penegak hukum termasuk KPK dalam memberantas korupsi tidak surut. Bahkan beberapa waktu belakangan ini, tidak sedikit pejabat negara termasuk menteri, kepala daerah dan lainnya yang ditangkap oleh KPK," ujar Didik kepada wartawan, Rabu (5/5).

"Terlalu berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi jalan di tempat atau berhenti karena ditolaknya uji formil UU KPK," tegasnya.

Didik menilai, menang kalah uji formil di Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang pasti dan biasa.

Ketika Mahkamah Konstitusi telah memutuskan, Disdik menyarankan semua pihak justru harus memberikan dukungan kepada KPK.

"Pemberantasan korupsi butuh kebersamaan, butuh integritas dan keseriusan, butuh dukungan banyak pihak. Putusan MK sudah final dan mengikat terhadap JR UU KPK. Justru saatnya kita perkuat kebersamaan dan dukungan kita kepada aparat penegak hukum termasuk KPK untuk terus melakukan pemberantasan korupsi yang utuh dan terukur," ucap politikus Demokrat ini.

Didik meminta semua pihak menghormati sepenuhnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Meski ia bisa merasakan bagaimana kekecewaan banyak pihak terhadap keputusan itu.

"Konsekuensi atas itu, apapun yang sudah diputuskan MK maka seluruh warga negara harus mematuhinya karena keputusan MK adalah final dan binding," tegasnya.