Merdeka.com - Secara mengejutkan, Wali Kota Manado, Vicky Lumentut memakai jaket NasDem. Rupanya, diam-diam ketua DPD Demokrat Manado itu memutuskan pindah ke Partai NasDem.

Hal tersebut pun membuat Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan terheran-heran. Sebab, dia baru saja bertemu Vicky dalam rapat konsolidasi Demokrat bersama ketua DPD seluruh Indonesia pada 17 September 2018 lalu.

"Sampai kemudian pada tanggal 27 September Vicky Lumentut berada di kantor DPP NasDem dan hampir dipastikan masuk ke NasDem," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (28/9).

Hinca bercerita, dua hari yang lalu, sebelum terjadinya peristiwa ini, Demokrat telah mendengar adanya permasalahan hukum yang terkait dengan Vicky. Demokrat mendapatkan informasi bahwa Vicky mendapatkan panggilan pertama dari Kejaksaan Agung RI pada 24 Agustus lalu.

Kemudian, lanjut Hinca, Vicky kembali mendapatkan panggilan kedua dari Kejaksaan Agung tanggal 24 September dan diagendakan akan diperiksa kembali pada 2Oktober sebagai saksi.

Vicky terlibat dalam tindak pidana korupsi bantuan penanganan banjir di Manado tahun 2014. Hinca telah berusaha berkomunikasi dengan Vicky untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi, tetapi sama sekali tidak berhasil.

"Dengan penjelasan di atas, maka patut diduga bahwa pindahnya yang bersangkutan ke NasDem adalah terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya," tambah Hinca.

"Dari kronologi tersebut patut diduga pula, Vicky sedang berupaya mencari lokomotif perlindungan politik," tambah Hinca.

Hinca pun menegaskan, pihaknya telah memutuskan untuk memberhentikan Vicky secara tidak hormat. Selanjutnya, kepemimpinan DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara diambil alih oleh DPP Partai Demokrat.

"Maka sesuai aturan partai, DPP Partai Demokrat memberhentikan Vicky secara tidak hormat," tutup dia.

Sementara itu, Wasekjen Demokrat Andi Arief juga menyinggung politisasi Kejaksaan Agung oleh Partai NasDem. Dia menuding, Kejaksaan telah dipolitisasi oleh NasDem melalui mantan kadernya M Prasetyo.

"Jokowi ini tahu apa pura-pura gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD NasDem provinsi kejaksaan?" tulis Andi dalam Twitternya.

Andi pun menyuarakan gerakan #2018GantiPresiden dan pemilu dipercepat. Karena pemerintah dianggap gagal menegakkan hukum.

"Jokowi, kejaksaan dan Nasdem apa harus menunggu SBY menyerukan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kebobrokan hukum yang digunakan untuk politik?" tambah dia.