Demokrat Tak Setuju Prabowo Pimpin Proyek 'Food Estate': Potensi Langgar UU

Selasa, 14 Juli 2020 16:21 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Demokrat Tak Setuju Prabowo Pimpin Proyek 'Food Estate': Potensi Langgar UU Potret Jokowi dan Prabowo kerja bareng. ©Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

Merdeka.com - Partai Demokrat tak setuju dengan penunjukan Menhan Prabowo Subianto pimpin program lumbung pangan nasional atau food estate. Prabowo dinilai sudah mempunyai tugas yang berat menjadi menteri pertahanan. Sementara pangan, bukan tugas kementerian pertahanan.

"Kementerian Pertahanan memiliki tugas berat untuk memperkuat pertahanan negara. Apalagi, akhir-akhir ini, perseteruan antara Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut China Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara," kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan, Selasa (14/7).

Syarief menilai, Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

Menurutnya, Kementerian Pertanian yang seharusnya menjadi leading sektor pada food estate. Sebab, Kementan adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.

Menurut dia, bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja antar sesama kementerian. Tetapi, pemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya.

"Bila pemerintah tetap menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai Leading sector-nya, maka kebijakan ini juga berpotensi melanggar UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara," tambah dia.

Baca Selanjutnya: Lahan Bermasalah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini