Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Tak mau tarik menteri, PKS tidak mendidik

Demokrat: Tak mau tarik menteri, PKS tidak mendidik Nurhayati Ali Assegaf. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyebut bahwa koalisi dengan PKS sudah berakhir. Namun, PKS tetap bergeming dan menuding bahwa Julian sebagai jubir, tidak berkompeten membahas koalisi atau pun politik.

Hal ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf . Menurutnya, pernyataan Julian sudah jelas mewakili pandangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal koalisi.

Karena itu, Nurhayati pun menyebut bahwa PKS tak mau keluar koalisi karena menikmati kursi tiga menteri di kabinet. Apalagi, kata dia, kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan demi perekonomian bangsa.

"Mereka menunggu Pak SBY. Untuk apalagi? Kan sudah jelas dari jubir. Sepertinya PKS menikmati menterinya ada di kabinet. Sikap Pak SBY kan sangat firm, dia menyelamatkan bangsa, membangun perekonomian, itu sudah sangat firm. Yang tidak firm itu kan PKS," jelas Nurhayati saat dihubungi, Jumat (21/6).

"Mereka keluar koalisi tapi tidak mau menarik menterinya, mungkin menikmati adanya tiga menteri, makanya mereka enggak mau menarik," imbuhnya.

Ketua Fraksi Demokrat di DPR ini juga menyebut PKS punya kepentingan sehingga tidak mau menarik para menterinya di kabinet. Karena dia menilai, jika sudah tidak mengikuti aturan koalisi, tak perlu lagi menteri dipertahankan.

"Rakyat tahu, saya enggak usah bilang kenapa menterinya menikmati. Mereka punya kepentingan, itu yang saya bilang harus dipertanyakan, kalau tidak PKS lepas saja. Ini Jubir sudah memberi pernyataan mereka tidak bergeming, artinya apa lagi yang harus ditunggu," tegas dia.

Nurhayati juga menilai, sikap PKS yang membangkang namun tidak mau keluar koalisi sangat tidak mendidik bagi masyarakat. Terlebih, selama menjabat sebagai orang nomor satu di Fraksi Demokrat DPR, dia tak pernah merasa berkoalisi dengan PKS.

"Sikap seperti ini tidak mendidik masyarakat, tidak mendidik bangsa. Kalau saya, saya tegaskan, sebagai ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, saya tak pernah merasa berkoalisi dengan PKS," tandasnya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya