Merdeka.com - Presiden Joko Widodo hanya mengakomodir satu partai oposisi dalam Kabinet Indonesia Maju yaitu Gerindra. Dua petinggi partai berlambang garuda tersebut, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo mendapatkan kursi masing-masing Menteri Pertahanan dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Demokrat, yang juga diisukan bakal masuk ke dalam kabinet, ternyata tidak ada kadernya yang dipanggil Presiden Joko Widodo dalam pengumuman menteri.

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi membantah ada penolakan di internal koalisi. Menurutnya, jika ada penolakan harusnya Gerindra tidak mendapatkan kursi menteri.

"Enggak, enggak ada sama sekali. Kalau pun menolak harusnya Gerindra ditolak dong," kata Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10).

Baidowi menyebut, partai koalisi memahami hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Supaya melihat kebutuhan koalisi ke depan termasuk untuk menjaga stabilitas politik dan hubungan dengan parlemen.

"Mungkin saja dengan masuknya Gerindra kekuatan di parlemen kan sudah cukup dominan, sudah cukup signifikan, sehingga kalaupun ada kerjasama mungkin kerjasama di tempat lain, kan kerja sama tidak harus di kabinet," kata Baidowi.

Dia juga mengungkit, Jokowi tidak hanya mengundang Demokrat dan Gerindra ke Istana. Tetapi juga PAN yang nyatanya tidak ikut masuk kabinet.

"Kan kita gak tau pembicaraan di dalam tuh apa. Tapi yang jelas pertemuan antar tokoh itu merupakan sebuah kebaikan untuk kebersamaan membangun bangsa ini," kata Baidowi.