Merdeka.com - Rapat Pleno DPP Golkar memutuskan jabatan Ketua DPR dikembalikan kepada Setya Novanto alias Setnov. DPP Partai telah mengonsolidasikan kepada fraksi di DPR untuk mengamankan pengembalian jabatan Setnov. Tidak semua partai menolak rencana ini.

Waketum Partai Demokrat Syarief Hasan menilai, partai berlambang pohon beringin itu tidak perlu melakukan komunikasi atau lobi ke fraksi partai lain di DPR. Hal ini lantaran reposisi jabatan telah menjadi hak partai Golkar.

"Enggak ada (lobi), saya pikir itu tidak diperlukan, itu hak Partai Golkar," kata Syarief di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/11).

Partai Demokrat, kata dia, mendukung rencana Golkar untuk mengganti Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setnov. Asalkan, reposisi jabatan itu dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Serta Setnov harus bisa menjaga amanah sebagai orang nomor satu di parlemen.

"Ya itu hak partai Golkar, jabatan itu kan amanah, bisa datang dan pergi sesuai dengan aturan. Jadi, bagi Demokrat sepanjang itu dilaksanakan dan dilakukan mendukung-mendukung saja," tegasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengaku telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR soal rencana pergantian Ketua DPR dari Akom kepada Novanto. Selain itu, DPP juga telah menyurati pimpinan fraksi Golkar untuk memperjuangkan misi pergantian itu.

"Ada beberapa surat yang sudah kita kirim kemarin yang pertama adalah kepada pimpinan fraksi yang intinya adalah memperjuangkan keputusan partai Golkar tanggal 21 November. Kedua kita sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR RI secara kolektif, 5 surat sudah kita kirim," ujar Idrus.

Di internal partai, kata Idrus, surat rencana pergantian jabatan juga telah disampaikan kepada Dewan Pembina, Kehormatan dan Pakar. Tujuannya, agar pertimbangan dan saran atas rencana DPP Partai.

"Kemudian ketiga kepada dewan-dewan, dewan pembina, kehormatan dan pakar dan juga pihak terkait. Ya mungkin belum menyampaikan ketika anda nanya, tapi prosesnya sudah kita jalankan," pungkasnya.