Demokrat Soal Pertalite dan Gas 3 Kilogram Naik: Semakin Memberatkan Rakyat
Merdeka.com - Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram secara bertahap. Partai Demokrat menilai, kenaikan harga komoditi yang beruntun semakin memberatkan rakyat.
"Kenaikan harga yang beruntun berbagai komoditi dan berbagai kebutuhan masyarakat diwaktu yang berdekatan tentunya akan semakin memberatkan beban yang ditanggung masyarakat. Padahal perekonomian belum sepenuhnya pulih dan daya beli masyarakat juga masih terpuruk akibat terpaan pandemi Covid-19," kata Deputi Bappilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani, Rabu (6/4).
Menurutnya, potret ini terbaca bahwa negara takluk dan tak berdaya terhadap pasar yang hanya menguntungkan oligarki. Serta menjadikan rakyat sebagai objek eksploitasi yang menanggung konsekuensi atas ketidakcakapan pemerintah dalam menangani perekonomian.
"Persoalan sembako belum selesai, rakyat kembali dibebani kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan listrik, kenaikan tarif tol, kenaikan PPN, kini kembali disajikan kabar buruk rencana kenaikan pertalite dan gas elpiji 3 kg," ucapnya.
Dia bilang, membebani rakyat secara bertubi-tubi seperti ini tak hanya mengerus daya tahan rakyat dalam menenggang krisis. Tetapi juga menunjukkan pemerintah inkompeten.
"Tak bertanggung jawab dan tak punya hati yang berpotensi membawa bangsa pada jurang kegagalan," ujar Kamhar.
Sebelumnya, Pemerintah mengungkapkan rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan LPG kemasan 3 kilogram secara bertahap pada periode Maret hingga Juli. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, gas yang 3 kilogram itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4).
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politik Dinasti Disebut Tak akan Berdampak Buruk ke Ekonomi, tapi Ada Syaratnya
Syaratnya adalah ada orang lain yang bukan bagian keluarga Kepala Negara tadi juga mendapatkan porsi dan hak yang sama.
Baca SelengkapnyaBeras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaFOTO: Harga Beras Mahal, Emak-Emak Berdaster Geruduk Bawaslu Tuntut Dugaan Politisasi Bansos Diusut Tuntas
Mereka mengkritisi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras, setelah pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca SelengkapnyaPesan SBY ke Kader Demokrat: Kita Ikhtiar Sekuat Tenaga Pertahankan Kursi yang Ada
SBY yakin Allah akan memberikan pertolongan, akan memberikan jalan kalau Partai Demokrat berupaya sekuat tenaga.
Baca SelengkapnyaDewan Energi Nasional: PHE Mampu Sejajar dengan Perusahaan Migas Dunia
PHE hingga Juni 2023 mencatatkan produksi minyak sebesar 570 ribu barel per hari (MBOPD) dan produksi gas 2757 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Baca SelengkapnyaBeli Gas LPG 3 Kg Wajib Terdata di Pertamina Mulai 1 Januari 2024, Begini Cara Daftarnya
Masyarakat yang belum terdata diimbau agar segera mendaftar sebelum melakukan pembelian LPG tabung 3 kg.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaInsentif Harga Gas Bumi Berpotensi Kurangi Pendapatan Negara hingga Rp15,6 Triliun
Insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk 7 sektor industri membuat penerimaan negara turut berkurang hingga Rp15,6 triliun.
Baca Selengkapnya