Merdeka.com - Partai Demokrat merespons jawaban Istana yang menyatakan Presiden Joko Widodo tidak perlu menjawab surat dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Surat dari AHY itu berisi permintaan klarifikasi kepada Jokowi terkait dugaan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terlibat dalam upaya mengambilalih kepemimpinan Demokrat.

Sekjen Teuku Riefky Harsya menegaskan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Demokrat bukan urusan internal partai. Sebab, menurut dia, gerakan tersebut melibatkan tangan kekuasaan dalam diri Moeldoko.

"Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan saudara Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung GPKPD tersebut, tetapi yang bersangkutan lah yang secara aktif dan akan mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu," kata Riefky kepada wartawan, Jumat (5/2).

Riefky mencontohkan gerakan yang menggoyang Partai Demokrat dengan Partai Demokrasi Indonesia di era orde baru. Dia menyinggung konflik antara Megawati Soekarnoputri dengan Soerjadi di tubuh PDI pada 1996.

Dia menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) PDI yang berlangsung pada 22 Juni 1996 di Medan, Sumatera Utara berhasil melengserkan Megawati dari kursi pimpinan PDI. Menurutnya, KLB tersebut tidak mungkin terjadi tanpa ada campur tangan penguasa.

"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini. Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan. Yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI," ujar dia.

"KLB tersebut juga bukan hanya masalah internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tapi ada campur tangan dan pelibatan pihak-pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah," sambung Riefky.

Dia menegaskan, aksi Moeldoko mendongkel kepemimpinan AHY tidak bisa dibiarkan. Jika dibiarkan, kata Riefky, maka akan mencederai rasa keadilan di Indonesia.

"Jika tindakan saudara Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan mengambilalih kepemimpinan secara paksa, tentu sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini," tegas Riefky.

Moeldoko mengingatkan partai Demokrat agar tidak menuduh dirinya akan mengkudeta untuk maju jadi calon Presiden 2024. Dia pun sudah mengingatkan agar tidak mencatut nama orang lain dalam masalah partai.

"Jangan lagi nembak kanan-kiri main pukul orang ditembak, ya pak Yasonna Laoly kena lah siapa lagi tuh? PKB ditembak lah. NasDem ditembak katanya, wong apa urusannya? Itu ketawa semua itu. Apa ya urusannya?" kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (3/2).

"Tapi juga marah, jadi saya ingatkan hati-hati jangan memfitnah orang. Hati-hati saya sudah ingatkan," tambah Moeldoko.

Tidak hanya itu, Moeldoko meminta agar Demokrat tidak membangun isu kudeta untuk menarik simpatik orang. Dia mengakui hingga saat ini belum berencana untuk bertemu Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ataupun Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya enggak ngerti ya menurut saya sih enggak ada apa-apa. Bagi saya sih enggak ada apa-apa," ungkap Moeldoko.