Merdeka.com - Rencana pemberian kursi wakil ketua DPR untuk PDIP rupanya tak berjalan mulus sesuai harapan. Terjadi pembahasan yang tarik menarik di Baleg DPR saat pembahasan revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Partai Demokrat salah satu partai yang tak setuju begitu saja dengan revisi UU MD3 hanya untuk mengakomodir PDIP jadi pimpinan DPR. Demokrat ingin melihat, nilai revisi tersebut apakah benar untuk memperkuat lembaga DPR atau hanya untuk mengakomodir partai tertentu saja.

"Inikan pembahasan rencana UU MD3 di Baleg hingga saat ini proses sedang berjalan, belum pada kesimpulan sikap fraksi. Tentu kami menghargai setiap usulan, kami akan melihat dan mencermati setiap perkembangan pada saatnya nanti, kami menilai, hingga mendapatkan rasionalisasi terkait dengan penambahan kursi itu untuk apa, sehingga nanti kami yakin dalam ambil keputusan, apa setuju atau tidak kan variabelnya banyak," kata Didik saat dihubungi merdeka.com, Kamis (12/1).

Didik menekankan, Demokrat setuju saja revisi asal dilakukan demi penguatan lembaga DPR. Namun lagi-lagi, ketika didesak apakah akan setuju dengan revisi UU MD3 hanya untuk akomodir PDIP, dia tak mau menjawab dengan lugas.

"Dalam konteks menjadikan revisi UU MD3 bagian dari Prolegnas prioritas, kami setuju. Dalam konteks pembahasan ini, masih menunggu Baleg menggodok perubahan, kita pantau perkembangan," kata Didik.