Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Sebut Minat Pendaftaran Caleg Berkurang Imbas Gugatan Sistem Pemilu

Demokrat Sebut Minat Pendaftaran Caleg Berkurang Imbas Gugatan Sistem Pemilu Simulasi pemungutan suara Pemilu 2024. ©Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pendaftaran untuk menjadi caleg di partai berkurang imbas gugatan mengenai sistem pemilu terbuka menjadi tertutup. Pasalnya, kepastian pemilu untuk mencoblos caleg atau partai masih simpang siur.

"Ini kan persoalan pendaftaran pileg ini terganggu oleh gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan terbuka dan tertutup dan sekarang remnya daya minat terhadap pendaftaran para caleg," kata Heman dalam diskusi virtual, Sabtu (11/3).

"Karena isunya simpang siur katanya sudah akan ditetapkan tertutup, terbuka. Sehingga kalau tertutup bagi mereka (caleg) juga ngapain lagi kalau dikasihnya nomor sepatu," sambungnya.

Selain itu, Herman mengatakan, dinamika pilpres 2024 lebih hangat ketimbang pemilihan legislatif. Dia bilang, dinamika pilpres lebih cepat setahun dari biasanya.

"Dulu kan biasanya paling 2-3 bulan menjelang pilpres baru terjadi sebuah dinamika, dan bahkan di last minute lah menentukan pilihan capres cawapres," tuturnya.

Alasannya, saat ini ada tingkat persaingan yang lebih terbuka lantaran incumbent sudah dua kali menjabat. Sehingga secara konstitusional petahana akan berhenti dengan sendirinya.

"Kedua ini menjadi sebuah ruang dinamika karena masing masing partai mencari koalisinya," pungkasnya.

Diketahui, Sidang gugatan mengenai sistem Pemilu sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu tercatat dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022.

Gugatan dilayangkan oleh kader PDI Perjuangan Demas Brian Wicaksono dan kawan-kawan. Mereka menggugat agar diberlakukan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik pada Pemilu 2024.

Delapan partai politik di DPR yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS yang menyatakan tetap memilih proporsional terbuka. Sementara PDIP menjadi satu-satunya partai yang mendukung sistem coblos partai atau proporsional tertutup.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kampanye dan Debat Tak Pengaruhi Elektabilitas Capres, Ini Alasannya
Kampanye dan Debat Tak Pengaruhi Elektabilitas Capres, Ini Alasannya

Debat diyakini tidak bakal banyak mengubah peta elektabilitas para calon presiden.

Baca Selengkapnya
Calon Tunggal di Pilkada 2024 Dipredisi Tetap Banyak, Ini Alasannya
Calon Tunggal di Pilkada 2024 Dipredisi Tetap Banyak, Ini Alasannya

Kemungkinan hanya enam daerah yang diperkirakan tidak jadi menghelat Pilkada 2024 dengan calon tunggal, sehingga tersisa 35 daerah.

Baca Selengkapnya
28 November Mulai Kampanye, Ini Elektabilitas Partai Politik Hasil Survei Terbaru
28 November Mulai Kampanye, Ini Elektabilitas Partai Politik Hasil Survei Terbaru

Ada lima surat suara yang akan diterima pemilih saat mencoblos pada 14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Ini Penyebab Banyaknya Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2024
Ini Penyebab Banyaknya Calon Tunggal di Pilkada Serentak 2024

Terdapat 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 berdasarkan data per Rabu (4/9).

Baca Selengkapnya
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September
Respons KPU soal Usulan Bawaslu Minta Pilkada 2024 Ditunda: Kita Ingin Lebih Cepat, Coblos di September

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal.

Baca Selengkapnya
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Perludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada

Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024
Bawaslu Ungkap Potensi Kerawanan Pilkada Tinggi Ketimbang Pilpres 2024

Potensi kerawanan Pilkada 2024 tinggi dikarenakan persaingan yang sangat tinggi antarcalon kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat, Mahfud: Pemilu Terganggu Kalau Tidak Dimajukan
Pendaftaran Capres-Cawapres Dipercepat, Mahfud: Pemilu Terganggu Kalau Tidak Dimajukan

Berdasarkan sejumlah pertimbangan maka muncul alternatif memajukan tanggal pendaftaran calon.

Baca Selengkapnya
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka
Usulan Pilkada 2024 Ditunda Kembali Mengemuka

Usulan penundaan Pemilu 2024 kali ini diutarakan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Hampir Semua Parpol Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
Hampir Semua Parpol Lakukan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu
Pemerintah Usul Pilkada 2024 Dimajukan, DPR: Kalau Ingin Cepat, Terbitkan Perppu

elain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.

Baca Selengkapnya