Demokrat Pertanyakan Jokowi Tolak RUU Pemilu Tapi Lempar Wacana Revisi UU ITE
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba membuka wacana revisi UU informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Sementara, sebelumnya Jokowi menolak untuk pembahasan RUU Pemilu.
Irwan meluruskan, tidak ada usulan revisi UU ITE oleh pemerintah. Revisi itu sudah masuk dalam daftar panjang Prolegnas Perubahan tahun 2020-2024 yang ditetapkan DPR. Ia memprediksi, jika Jokowi yang meminta, fraksi pendukungnya di DPR akan mempertimbangkan revisi UU ITE masuk Prolegnas Prioritas.
"Jadi menurut saya kalau memang dianggap prioritas oleh presiden Jokowi kemungkinan masing-masing Fraksi di DPR RI akan mempertimbangkan untuk sepakat membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (17/2).
Namun, sikap Jokowi itu dipertanyakan lantaran RUU Pemilu yang sudah disetujui di Baleg masuk Prolegnas Prioritas 2021, tiba-tiba batal. RUU Pemilu tidak dilanjutkan pembahasannya setelah ada pernyataan Jokowi menolaknya.
"Lalu apa pertimbangan presiden Jokowi menolak revisi UU Pemilu yang dianggap prioritas oleh DPR RI dan kemudian justru mencoba mendorong isu UU ITE yang di DPR RI tidak menjadi pembahasan dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Irwan.
Dia mempertanyakan Jokowi yang mendorong revisi UU ITE sementara tidak masuk Prolegnas Prioritas di DPR. Sedangkan RUU Pemilu yang sudah masuk prioritas justru ditolak.
"Cuma kan boleh nanya karena faktanya RUU Pemilu itu sudah dietujui Baleg untuk prolegnas prioritas, tapi kok beliau tidak setuju? Dan malah konsen ke UU ITE yang justru di DPR enggak masuk prioritas," kata dia.
Di sisi lain, Irwan mendukung pernyataan Jokowi yang meminta Polri hati-hati menyikapi dan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran UU ITE.
"Karena selama ini banyak sekali korban dari UU ITE ini karena adanya kritik atau pernyataan yang berbeda dalam merespon kebijakan penguasa atau pemerintah," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Guntur Soekarno Minta Fokus Pemilu Tak Usah Bahas Pemakzulan Jokowi
Kalimat Guntur Soekarno itu justru meluruskan agar relawan tidak perlu jauh-jauh membahas soal pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Istana soal Presiden Jokowi Rutin Bertemu dengan Ketum Parpol dan Tokoh
Sekitar awal Januari, Jokowi mengajak Prabowo yang juga Ketua Umum Gerindra makan malam di sebuah restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaIstana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaRespons Petisi Kritik Jokowi, Arus Bawah Indonesia Nyatakan Dukung Penuh Pemerintah
Dukungan dari Arus Bawah Indonesia ini juga sebagai upaya mengawal demokrasi dan menyukseskan gelaran Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya