Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terhadap penundaan pemilu belum tegas. Jokowi dinilai belum tegas menjawab menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

Sejauh ini, Istana telah memberikan pernyataan, sampai Menko Polhukam Mahfud MD meluruskan bahwa Jokowi mendukung Pemilu 2024. Dalam kesempatan lain, Jokowi juga memberi pernyataan bahwa tetap konstitusi. Tidak ada pernyataan tegas Jokowi menolak penundaan pemilu atau perpanjang masa jabatan. Untuk itu Demokrat menuntut pernyataan tegas Jokowi.

"Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu," kata Benny dalam diskusi daring, Rabu (9/3).

Dia menilai, Jokowi belum bulat menolak. Benny mengatakan, terlihat antara satu kaki Jokowi mendukung penundaan, sementara lainnya mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50. Antara menunda antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu pemilu," ujarnya.

Seharusnya, sebagai presiden Jokowi harus menyatakan secara gamblang menolak penundaan pemilu. Ketika dilantik Jokowi disumpah untuk patuh terhadap konstitusi. Dalam UUD 1945 menegaskan pemilu digelar lima tahunan dan masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Menurut kami presiden tidak ada pilihan lain harus menolak sebab itu pelanggaran berat terhadap konstitusi dan sumpahnya pada saat pelantikan setia pada konstitusi," ungkap Benny.

Anggota Komisi III DPR RI ini juga meminta Jokowi tetap patuh konstitusi yang berlaku. Meski ada klaim rakyat menginginkan Jokowi periode, sebagai presiden harus tegas menolaknya.

"Jadi kalau rakyat ingin pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu," tutupnya.