Demokrat Nilai Perpres Jokowi Soal Realokasi Anggaran Corona Langgar UU

Selasa, 14 April 2020 09:50 Reporter : Ahda Bayhaqi
Demokrat Nilai Perpres Jokowi Soal Realokasi Anggaran Corona Langgar UU Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Hal itu untuk melakukan realokasi anggaran demi kepentingan penanganan virus corona.

Menanggapi hal itu, Politikus senior Demokrat Syarief Hasan menilai, Perpres tersebut berpotensi untuk melanggar undang-undang. Karena yang memiliki hak anggaran adalah legislatif alias DPR.

"Pada dasarnya niatnya baik namun berpotensi melanggar undang-undang karena hak anggaran itu ada pada legislatif bukan pada Presiden," kata Syarief kepada wartawan, Selasa (14/4).

Baca Selanjutnya: Wakil Ketua MPR itu meminta...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini