Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat Minta Pemerintah Setop Bikin Bingung dan Gaduh dalam Atasi Corona

Demokrat Minta Pemerintah Setop Bikin Bingung dan Gaduh dalam Atasi Corona Jokowi Pimpin Rapat Kabinet Paripurna Perdana di Istana. ©2019 Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Politikus Demokrat Didik Mukrianto menegaskan pemerintah seharusnya lebih mendengarkan aspirasi dan keputusan daerah terkait dengan rencana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab berdasarkan perhitungan rasional, para kepala daerah jauh lebih mengenal situasi dan kondisi daerah dibandingkan pemerintah pusat.

PSBB, ujar dia, merupakan produk kebijakan dan produk hukum Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan dengan pertimbangan yang utuh yang disinergikan dengan seluruh kebijakan penanganan Covid-19, termasuk UU 6/2018, Keppres 11/2020, PP 21/2020 dan Keppres 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Atas dasar itulah, segala langkah strategis dan kebijakan yang diatur dalam putusan PSBB tersebut sangat terukur dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. PSBB memiliki jangka waktunya, bisa diperpanjang dan dihentikan sesuai dengan tingkat pengendalian dan kondisi masyarakat di daerah.

"Tentu pertimbangan daerah yang lebih utama karena pengendaliannya ada di bawah komando Kepala Daerah yang mengajukan PSBB. Dengan dasar itu, logikanya pejabat daerah yang lebih tahu kondisi daerahnya," katanya, Selasa (19/5).

Dia memandang, diskusi atau wacana terkait pelonggaran PSBB itu idealnya bukan mengedepankan pertimbangan politik. Namun lebih kepada pertimbangan kesehatan dan keselamatan rakyat.

"Di saat seperti saat ini, rakyat jangan dibingungkan dengan permainan kata-kata atau diksi-diksi yang membingungkan, apalagi menimbulkan perdebatan dan kontroversi di publik," tegas dia.

Perilaku dan ucapan pemimpin, jelas Didik, selalu akan menentukan perilaku masyarakatnya. Untuk itu, dia memohon agar pemerintah dapat merapatkan barisan, menertibkan ego sektoral di Kementerian/Lembaga yang belum memiliki visi yang sama dalam penanganan Covid-19.

"Setop dan sudahi wacana-wacana dan pernyataan-pernyataan yang menimbulkan spekulasi publik yang tidak perlu. Ada kalanya diam itu emas, daripada berwacana tapi membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian, bahkan berpotensi melahirkan kegaduhan atau kekacauan," terang dia.

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini, ada baiknya jika pemerintah menyusun perencanaan yang baik, utuh dan terintegrasi dalam penanganan Covid-19 ini. Misalnya dengan membuat road maps (peta jalan) tunggal penanganan Covid-19 untuk dipedomani bersama. Selanjutnya memastikan eksekusi dan pelaksanaannya akuntabel dan eksekutabel dari tingkat atas hingga daerah.

"Pastikan juga seluruh organ dan pejabat pemerintah menjalankannya. Apabila dalam perjalannya dibutuhkan keputusan baru, lakukan secara utuh melalui koordinasi bersama dengan mendengarkan segenap lapisan masyarakat secara utuh," ujar dia.

Pemerintah diharapkan dapat membuat keputusan yang objektif, pasti/firm, serta terang dan jelas. Karena di saat sulit seperti sekarang ini arahan pemerintah dan pemimpin yang akan menentukan.

"Jadilah pemimpin yang bijak dan tanggap, jangan asal berwacana yang bisa membingungkan," tukas Didik.

"Bisa bayangkan, kalau rakyat bingung, punya pemahaman dan persepsi sendiri-sendiri, serta bergerak sendiri-sendiri, apa yang akan terjadi? Kalau sampai rakyat distrust kepada pemimpinnya, kepada pemerintahnya, maka Indonesia akan bisa menghadapi krisis yang lebih dalam dan berkepanjangan," tandasnya.

Bukan Pelonggaran Tapi Pengurangan

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, hingga saat ini pemerintah tidak akan melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun pemerintah akan lakukan pengurangan pembatasan dan nantinya akan dikaji lebih dalam.

"Saya ingin tekankan Bapak Presiden mengingatkan kembali tidak ada pelonggaran PSBB bahwa akan ada pengurangan pembatasan iya, maka itu akan dikaji," katanya usai rapat terbatas melalui siaran telekonference di Jakarta, Senin (18/5).

Dia mengatakan, nantinya saat ada pengurangan pembatasan masyarakat akan melakukan aktivitas dengan melaksanakan protokol kesehatan. Sebab itu, pelonggaran tidak akan dilakukan namun akan diterapkan pengurangan PSBB.

"Kenapa itu harus kita jelaskan karena jangan sampai masyarakat menyaksikan longgar itu semau gue, setelah longgar kemudian tidak boleh seenaknya, padahal protokol kesehatan justru harus diperketat," jelasnya.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Debat Terakhir, Prabowo Dalam Kondisi Prima dan Bakal Bicara dari Hati

Debat Terakhir, Prabowo Dalam Kondisi Prima dan Bakal Bicara dari Hati

Kata dia, semangat sang menteri pertahanan itu begitu membara melihat dukungan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Prabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan

Prabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan

Prabowo Subianto mengaku berkomitmen dengan sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Prabowo: Rakyat Ingin Pemimpin Jujur, bukan Menganggap Dirinya Pintar tapi Hatinya Tidak Jelas

Prabowo: Rakyat Ingin Pemimpin Jujur, bukan Menganggap Dirinya Pintar tapi Hatinya Tidak Jelas

Prabowo menilai rakyat mendambakan pemimpin yang jujur dan konsisten antara perkataan dengan perbuatan.

Baca Selengkapnya
Usai Kritik Prabowo, Ganjar Siapkan Solusi Jitu Ini untuk Memperkuat Pertahanan Negara

Usai Kritik Prabowo, Ganjar Siapkan Solusi Jitu Ini untuk Memperkuat Pertahanan Negara

Ganjar Pranowo mengkritik pembelian alutsista bekas dan kebijakan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan saat Debat Capres.

Baca Selengkapnya
PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen

PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen

PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.

Baca Selengkapnya
Turun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa

Turun Gunung Kampanyekan Prabowo di Malang, SBY: Beliau Sahabat Saya, Putra Terbaik Bangsa

SBY juga mengajak masyarakat mencoblos Partai Demokrat. Sebab menurutnya, Demokrat adalah partai yang selama ini selalu berpihak dan memperjuangkan hak rakyat.

Baca Selengkapnya
Respons Ganjar Soal Prabowo Diklaim Paling Menguasai Tema Debat Capres Tentang Pertahanan

Respons Ganjar Soal Prabowo Diklaim Paling Menguasai Tema Debat Capres Tentang Pertahanan

Jawaban santai Ganjar soal tema debat capres tentang pertahanan menguntungkan Prabowo

Baca Selengkapnya
Puas Lihat Penampilan Debat Cawapres Gibran, Prabowo Subianto Beri Nilai 9,9, Rafi Ahmad Tersenyum dan Tepuk Tangan

Puas Lihat Penampilan Debat Cawapres Gibran, Prabowo Subianto Beri Nilai 9,9, Rafi Ahmad Tersenyum dan Tepuk Tangan

Debat calon wakil Presiden berlangsung seru. Kehadiran Raffi Ahmad dan sang istri yakni Nagita Slavina di acara tersebut sukses mencuri perhatian.

Baca Selengkapnya