Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta KPU mengkaji kembali wacana pelarangan eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia minta KPU konsultasi untuk mencari jalan yang terbaik dengan Komisi II DPR.

"Mungkin baiknya harus ada pertemuan yang lebih baik antara KPU dan Komisi II yang terkait untuk membicarakan mana yang terbaik," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Syarief berdalih, mantan koruptor itu berhak dipilih. Lantaran, sudah menebus pidananya dengan menjalani hukuman.

"Para koruptor itu sudah menjalani hukuman. Kemudian kalau dia sudah menjalani hukuman berarti dia sudah artinya menebus apa yang sudah pernah dilakukan," ujarnya.

"Kalau (larangan) itu diberlakukan lagi, tentunya menurut UU kan juga secara pasti setiap warga negara kan berhak memilih dan dipilih," lanjut Syarief.

Biarkan Masyarakat Memilih

Syarief tidak khawatir eks napi koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dia beralasan, masyarakat bisa memilih mana calon kepala daerah yang berintegritas.

"Jadi masyarakat juga akan memberikan justifikasi bahwa faktor integritas ini harus menjadi prioritas juga di dalam memilih," sebutnya.

Dia meminta KPU untuk menjelaskan lebih komprehensif terkait wacana larangan tersebut.

"Ya saya pikir harus ada penjelasan dulu lah yang lebih komprehensif di Komisi II," kata Syarief.