Merdeka.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai wacana berdamai dengan Covid-19. Menurut Didik, Presiden Jokowi seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan demikian. Dia menyarankan, Jokowi belajar dari negara yang berhasil mengendalikan virus corona.

"Sebaiknya Presiden mengumpulkan data dan informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan sebelum membuat pernyataan," kata Didik kepada wartawan, Senin (18/5).

Didik mengingatkan demikian karena pernyataan Presiden Jokowi tersebut dapat menyerang psikologis para tenaga medis yang berjuang di tengah pandemi. Tak hanya itu, Didik mengingatkan Jokowi sebagai presiden harus hati-hati memberikan pernyataan. Seharusnya, Jokowi memberikan pernyataan sesuai kajian terukur.

"Bisa bayangkan psikologis dokter dan tenaga medis yang mengambil risiko besar untuk nyawanya yang tidak kenal lelah mengobati orang terpapar. Kalau sampai mereka give up atau kewalahan apa yang akan terjadi?," kata dia.

Lebih baik, menurut Didik, Presiden Jokowi dan pemerintah fokus mengendalikan virus corona dan menolong masyarakat.

"Apa bisa? Sangat bisa dan bukan hanya bisa karena itu juga tanggung jawab konstitusional pemerintah. Apalagi segala previlige sudah dimiliki oleh pemerintah, khususnya Perppu 1/2020 sudah ditetapkan dan disahkan menjadi UU," kata anggota Komisi III DPR itu.

"Pemerintah termasuk di dalamnya para menteri dan pembantu presiden, idealnya adalah orang-orang pinunjul atau mempunyai kelebihan, kalau mereka dianggap hebat di kala kondisi normal, itu standar sekali. Di saat sulit sekarang ini mereka diuji kemampuan, totalitas dan loyalitasnya untuk melayani rakyat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Jangan mau enaknya saja," jelas Didik.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat ini belum berencana melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air. Tetapi pemerintah saat ini terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.

"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/5).

Mantan Wali Kota Solo juga menjelaskan nantinya masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Tetapi harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah menyatakan bahwa terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

"Informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," ucap Jokowi.

Jokowi menjelaskan hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan berarti menyerah dan menjadi pesimis. Sebab itu kata Jokowi, jadi titik tolak menuju tatanan kehidupan baru masyarakat untuk dapat beraktivitas kembali sambil tetap melawan ancaman Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan," ucapnya.