Demokrat menolak, Golkar tetap ngotot Perppu Pilkada harus direvisi
Merdeka.com - Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Golkar di Komisi II DPR, Dadang S.Mochtar, menyatakan partainya tak begitu mempermasalahkan bila DPR mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada di dalam rapat paripurna hari ini walau substansinya belum memuaskan. Yang terpenting, kata dia, semua fraksi di DPR sudah sepakat untuk merevisi Perppu itu begitu disahkan menjadi UU.
"Yang pasti ini disahkan saja dulu. Memang ada beberapa pasal yang rancu. Makanya nanti kita akan revisi lagi," kata Dadang kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/1).
Dia mengaku, ada beberapa pasal di Perppu itu yang masih rancu dan jadi bahan perdebatan keras di antara fraksi. Dadang mencontohkan, pasal 40 soal pencalonan kepala daerah dan pasal 201 tentang tahapan penjadwalan pemilihan kepala daerah.
"Jadi pasal-pasal yang tak masih dalam perdebatan saat ini, nanti dimasukkan dan dibahas di proses revisi. Yang pasti ini disahkan saja dulu," ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini sidang paripurna masih berlangsung. Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman sedang membacakan laporan soal RUU Pilkada sebelum disahkan menjadi UU.
Dalam pembahasan di Komisi II DPR, sembilan fraksi sepakat untuk merevisi Perppu ini setelah disahkan menjadi UU. Hanya Partai Demokrat yang ingin Perppu ini langsung disahkan tanpa revisi. Alasannya, DPR dinilai tidak akan mampu merevisi UU dalam waktu kurang dari satu bulan.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
40 Kata-Kata Ajakan Jangan Golput di Pemilu 2024, Jadi Warga Negara yang Patuh Melalui Suaramu
Golput bukan hanya merugikan individu saja, namun berdampak pada keberlanjutan demokrasi.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaGolkar Tak Masalah Partai Gabung ke Prabowo Bertambah: Makin Banyak Makin Solid
Seperti diketahui, pasangan Prabowo-Gibran diusung Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PBB dan PSI di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaDemokrat Diminta Prabowo Siapkan Kader untuk Menteri, Airlangga: Kader Golkar Bisa Ditempatkan di Mana Saja
Kendati demikian, Airlangga mengaku belum mendapat perintah dari Prabowo menyiapkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk kabinet pemerintahannya.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaNama-Nama yang Digadang Maju Pilgub DKI 2024
Mulai dari politisi Golkar hingga NasDem sudah mulai ramai diperbincangkan sebagai Cagub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMaklumat Ganjar-Mahfud di Semarang: Demokrasi Makin Gelap, Konstitusi Dipermainkan Penguasa
Suara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.
Baca SelengkapnyaPAN dan Golkar Berebut Andil Besar Menangkan Prabowo-Gibran
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terang-terangan minta jatah 5 kursi menteri di kabinet Prabowo.
Baca Selengkapnya