Merdeka.com - Partai Demokrat mengakui elektabilitas merosot karena isu korupsi yang belakangan sering melibatkan elite partainya. Namun fenomena ini dianggap wajar karena Demokrat adalah partai pemerintah yang selalu diserang oleh lawan politik.

Ketua DPP Partai Demokrat Achsanul Qosasi mengatakan, stigma korup yang ada di partainya harus dilawan dengan kerja keras untuk rakyat. Menurut dia, Demokrat bukan yang terbanyak melakukan korupsi dalam statistik.

"Harus dilawan dengan kerja, kita akui (korupsi) jadi sorotan, walau dalam data kita bukan yang terbanyak, kita nomor tiga. Tapi itulah ciri partai pemerintah, keberhasilan dikecilkan, kegagalan dibesarkan. Itu biasa, sebagai fraksi pemerintah akan dihadapi," kata Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2).

Achsanul tak memberi tahu mana partai paling korup. Namun dia yakin isu korupsi dapat diredam dengan bekerja keras untuk masyarakat. Termasuk peran DPP Demokrat yang membantu kadernya dalam hal kampanye jelang Pemilu 2014.

"Sikap caleg sendiri, caleg all out pasti bisa. Kedua dukungan DPP terhadap kinerja pemerintah dan itu sudah ada faktanya. Dukungan DPP terhadap kepentingan kampanye mestinya bisalah, masa kita kalah dengan partai baru, mestinya bisa," tegas dia yakin.

Anggota Komisi XI DPR ini pun yakin jika Demokrat minimal meraih suara 14 pesen di pemilu legislatif. Targetnya, 77 dapil paling tidak satu kursi bisa diraih oleh para incumbent di DPR.

"Caleg potensial yang ada di daerah harus diberi dukungan penuh agar 77 dapil satu kursi dengan estimasi 14 persen kursi parlemen. Fokus Demokrat untuk memenangkan calon potensial disetiap dapil itu lebih bagus dari pada diskusikan informasi kaum elite, tentang capres, tentang hasil survei, jadi Demokrat lebih ke arah sana," imbuhnya.

Apalagi, lanjut dia, para incumbent dibekali uang reses sebesar Rp 150 juta tiap turun ke dapil. Sehingga dia yakin, 14 persen suara bisa diraih di Pemilu 2014.

"Saya kalau dengan posisi 77 dapil dimana setiap dapil adalah incumbent, dibekali dana reses masa sih mereka enggak bisa, mestinya kalau kerja betul bisa. Rp 150 juta itu bisa untuk 15 kali minimal 10 kali pertemuan (dengan rakyat). Dan itu dalam tiap 3 bulan," pungkasnya optimis.