Demokrat marah ketika SBY selalu dikambinghitamkan

Merdeka.com - Partai Demokrat terus-terusan geram lantaran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikambinghitamkan terus oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Demokrat pun tak terima pimpinan mereka disalahkan.

Demokrat membela habis-habisan saat SBY diserang. SBY sendiri pun menyadari kalau dirinya kerap disalahkan.

"Tidak baik juga presiden lama jelekkan presiden yang baru, sebaliknya juga tak baik presiden baru menjelekkan presiden lama. Hormat menghormati itu indah," kata SBY.

"Saya imbangi apa yang tidak dikerjakan oleh beliau, terutama dalam bidang forum global agar kesemuanya memberi nama baik untuk Indonesia. Jadi ada kata kata satu guru satu ilmu tidak boleh ganggu, dilarang saling mendahului. Hormat menghormati," imbuh SBY.

Berikut pembelaan Demokrat ketika SBY disalahkan:

Demokrat berang kebijakan impor gula era SBY disebut rugikan negara

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron membantah anggapan bahwa kebijakan penetapan kuota impor gula di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merugikan negara. Menurut dia, kebutuhan gula nasional selalu meningkat tiap tahun ketika dipimpin oleh SBY."Ini sangat aneh dan tidak berdasar. Kebutuhan gula nasional baik untuk konsumsi maupun industri setiap tahunnya naik terus dan produksi dalam negeri pun juga naik," kata Herman dikutip dari Antara, Selasa (25/8).Herman mengatakan, karena kebutuhan industri meningkat pesat kebutuhannya pun meningkat pula, sehingga kemampuan dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi permintaan, dan impor adalah jalan terakhir yang dilakukan. Menurut dia, impor hanya untuk kebutuhan industri, dengan memperhatikan industri gula dan petani tebu dalam negeri."Seingat saya ketika Ismet menjabat Dirut RNI, justru selalu minta kuota impor gula untuk RNI dan menyatakan bahwa sampai kiamat pun swasembada gula tidak akan tercapai," ujarnya.Dia mengingatkan di era pemerintahan SBY sangat jelas ada 5 komoditas pangan pokok yang secara khusus diupayakan menuju swasembada, yaitu beras, gula, daging sapi, jagung, dan kedelai. Dia menambahkan, laporan perkembangan dan evaluasi setiap tahunnya selalu ada kemajuan."Bahkan untuk beras dan jagung sejak tahun 2008 ditetapkan sebagai swasembada berkelanjutan, karena produksinya sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri," katanya.Dia juga mengingatkan bahwa sejak tahun 2004, SBY di Purwakarta sudah mencanangkan revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai upaya menuju kemandirian pangan. Menurut dia, dokumennya lengkap, serta arah, tujuan dan pencapiannya jelas dan terukur.

Demokrat marah, pasal penghinaan presiden disebut produk SBY

Wakil Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Boyke Novrizon membantah pernyataan Tim Komunikasi Presiden Joko Widodo, Teten Masduki yang menyebut jika pasal penghinaan presiden dalam revisi KUHP sudah ada sejak masa pemerintahan SBY."Jangan kebiasaan rezim Joko Widodo yang selalu melempar sampah ke SBY dan Partai Demokrat, dengan mengatakan itu semua itu salah SBY dan warisan pemerintahan SBY," kata Boyke dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/8).Boyke yang juga Ketua Umum Angkatan Muda Demokrat ini mengingatkan Jokowi agar sebagai seorang presiden tidak bicara sembarangan, ucapan harus diatur secara benar dan bijaksana."Ingat ucapan seorang presiden bisa berdampak luas jika kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusi," tegasnya.Oleh sebab itu, lanjutnya sebelum bicara di media harus dikaji dulu secara baik. "Jangan cari popularitas dengan mengkambinghitamkan orang lain," jelasnya.

Bela SBY, Ibas galak pada Jokowi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) tak terima atas pernyataan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang menyebut Indonesia masih berutang pada lembaga keuangan internasional Bank Dunia, IMF, dan ADB. Ketua Umum Partai Demokrat itu membenarkan jika yang dimaksud Jokowi adalah Indonesia masih memiliki utang luar negeri.Menurutnya, utang luar negeri Indonesia sudah ada sejak era Presiden Soekarno. Namun, jika yang dimaksud Jokowi Indonesia masih memiliki utang terhadap IMF, SBY menyatakan hal itu keliru adanya. Menurutnya, Indonesia sudah melunasi seluruh utangnya sebesar USD 9,1 miliar atau setara Rp 117 triliun sejak sembilan tahun silam atau saat era Indonesia dipimpinnya."Tetapi, kalau yang dimaksudkan Pak Jokowi bahwa kita masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru. Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat, karena sejak 2006 sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berutang lagi kepada IMF," tulis SBY melalui akun facebooknya, Selasa (28/4).Rupanya, tak cuma SBY yang tak terima dengan pernyataan Jokowi. Sekjen Partai Demokrat sekaligus putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (bas) pun ikut angkat bicara. Ibas memberi peringatan keras kepada Jokowi agar tak asal mengeluarkan pernyataan soal utang Indonesia ke IMF jika tak punya data akurat."Apakah Pak Jokowi keliru mendapatkan informasi? Polemik mengenai utang IMF sudah sangat jelas diselesaikan di era Presiden SBY, Indonesia sudah melunasi semua utang kepada IMF pada tahun 2006 lalu, lebih cepat empat tahun dari jadwal pelunasan yang ditetapkan," kata Ibas dikutip lewat situs resminya edhiebaskoro.com, Selasa kemarin.Ibas menilai pernyataan Jokowi bisa merugikan SBY. Pasalnya, citra presiden RI ke-6 itu bisa tercoreng akibat pernyataan Jokowi yang dinilainya salah itu.selanjutnya

Demokrat meradang, menteri Jokowi lagi-lagi salahkan SBY

Partai Demokrat tidak terima dengan tudingan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melindungi mafia Migas. Demokrat meminta agar Sudirman segera mengklarifikasi tuduhan yang dinilai sangat serius ini.Mantan Jubir Demokrat Rachland Nashidik mengatakan, Presiden Jokowi sebaiknya segera memberi klarifikasi atas spekulasi bahwa tuduhan politik sangat serius yang dinyatakan Menterinya kepada SBY telah dengan sengaja dilakukan atas perintahnya."Menteri ESDM Sudirman Said mengeluarkan tuduhan politik tanpa dasar kepada Presiden RI ke-6 setelah melapor kepada Presiden Jokowi. Hal yang menimbulkan pertanyaan tentang adanya restu Presiden," kata Rachland dalam akun Facebooknya dikutip merdeka.com, Selasa (19/5).Rachland bahkan mengungkit jika pemerintahan Jokowi kerap kali salah kutip data dan menyampaikan informasi bohong. Misalnya, saat beberapa waktu lalu Jokowi bilang Indonesia masih memiliki hutang kepada IMF.