Demokrat KLB Soal Keputusan Menkum HAM: Ini Baru Babak Pertama, Masih Ada Selanjutnya
Merdeka.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) telah menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Kader Demokrat Pro KLB, Max Sopacua mengingatkan kader Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakni Andi Mallarangeng untuk tidak arogan merespons dalam keputusan tersebut.
"Andi Mallarangeng jangan dulu arogan dengan keputusan Kemenkum HAM kemarin. Pak Menteri saja menyarankan ke pengadilan. Maka Bro AM (Andi Mallarangeng), pertarungan baru babak pertama masih ada babak-babak berikut lagi," katanya kepada Liputan6.com Sabtu malam (3/4).
Dia tak menggubris saran Andi agar Max dan kawan-kawan membuat partai baru. Max menegaskan, Demokrat adalah darah dan keringatnya.
"PD itu darah dan keringat kami. Anda itu kelompok penikmat malah memanipulasi dengan menghilangkan 99 pendiri dan menempatkan SBY sebagai pendiri di samping Ventje Rumangkang yang sudah almarhum," ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat mempersilakan kubu Moeldoko menggugat ke PTUN jika tidak puas dengan keputusan Kemenkum HAM. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan pihaknya siap menghadapi gugatan kubu Moeldoko.
"Kami menghargai jika gerombolan GPK PD tak puas dan tak bisa menerima keputusan pemerintah, untuk selanjutnya menempuh jalur hukum lainnya melalui PTUN. Kami hadapi dan akan kami lawan segala bentuk pembegalan terhadap demokrasi," katanya, Kamis (1/4).
Dia menyebut, harusnya keputusan Kemenkum HAM membuat Moeldoko malu. Kata Kamhar, tak ada alibi lagi bagi Moeldoko untuk menyampaikan berbagai alasan bahwa ini adalah agenda politik pribadinya.
"Pemerintah dan negara telah menegaskan apa yang mereka lakukan adalah ilegal dan inkonstitusional atau abal-abal. Meskipun kami meragukan, namun jika masih ada sifat dan nilai keperwiraan dan kesatria yang tersisa padanya, seharusnya dia memilih jalan terhormat untuk tak menjadi beban pemerintah," tuturnya.
Kamhar menambahkan, keputusan Kemenkum HAM adalah kemenangan demokrasi. Serta kemenangan semua elemen bangsa yang telah memperjuangkan hukum tetap menjadi panglima dan demokrasi tetap tegak berdiri.
"Namun jika langkah ke (PTUN) ini mereka tempuh, hanya semakin menegaskan bahwa Moeldoko adalah aktor aktif dan aktor kunci dari pembegalan demokrasi dan Partai Demokrat ini yang syahwat politiknya tak bisa dibendung dan dikendalikan," ucapnya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY: Demokrat Tak Menuntut Jatah Menteri, Prabowo Pemimpin yang Punya Komitmen
AHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kerap Pidato soal Pertahanan, AHY: Saya Enggak Berandai-andai Jadi Menhan
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Yogyakarta, Kamis (18/1).
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket
AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaBeredar Kabar AHY Bakal Jadi Menteri ATR, Respons Demokrat: Kami Siap
Menurut Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.
Baca SelengkapnyaAHY Soal Debat Cawapres: Kita Harap Dukungan Makin Kuat
AHY menegaskan, Demokrat tentu menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan Prabowo-Gibran di Pilpres.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Respons AHY Dikabarkan Ditawari Jokowi Gantikan Mahfud MD
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membantah dirinya ditawari mengisi kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Baca Selengkapnya