Merdeka.com - Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menanggapi dingin serangan yang dilancarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, kehidupan rakyat jauh lebih baik di era SBY.

Dia mengklaim bahwa SBY berhasil menurunkan angka kemiskinan secara drastis. Sepuluh tahun Pemerintahan SBY, penduduk miskin berhasil dikurangi sebanyak 8,42 juta jiwa atau 842 ribu jiwa per tahun.

"Sedangkan lima tahun pertama Pemerintahan Joko Widodo, sebelum pandemi melanda, hanya mampu mengurangi 2,94 juta penduduk miskin, atau 588 ribu per tahun. Jauh sekali kan, bedanya?" tegas Herzaky dalam keterangannya, Senin (25/10).

Begitu pula dengan pengangguran. Selama Pemerintahan SBY, kata Herzaky, pengangguran berkurang sebanyak 3,01 juta orang atau 301 ribu orang per tahun.

"Jauh di atas era Jokowi, yang hanya mampu mengurangi pengangguran 140 ribu selama lima tahun, atau 28 ribu saja per tahun," ujar dia.

Apalagi di masa pandemi Covid-19, menurut Herzaky, jumlah pengangguran dan kemiskinan melonjak drastis.

"Wajar saja kalau banyak rakyat kangen era Bapak SBY dan Demokrat," katanya.

Dia mengharapkan agar Jokowi bisa memanfaatkan waktu tersisa selama tiga tahun untuk bisa mengurangi pengangguran dan jumlah penduduk miskin sebanyak mungkin.

Sebelumnya, Hasto membuka beasiswa Kajian Perbandingan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia beasiswa tersebut banyak diminati peserta.

Dia mengklaim sudah ada 53 peminat dari sejumlah universitas hingga Senin (25/10). "Peminatnya sangat banyak, mencapai 53 orang. Sebagian besar mengambil program S2 dan S3 dan berasal dari kalangan perguruan tinggi ternama. Ada dari Universitas Indonesia, UGM, Universitas Airlangga, UIN Banda Aceh, hingga dari Oslo University, Manila University, Universiti Sains Malaysia," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (25/10).

Hasto mengatakan, hasil penelitian itu nantinya sangat penting sebagai bagian pendidikan politik bangsa tentang proses menjadi pemimpin, kapasitas pemimpin, prestasi pemimpin, tanggung jawab, dan bagaimana warisan seorang presiden diambil.

"Apakah kepemimpinan seorang presiden benar-benar untuk bangsa dan negara atau hanya untuk kepentingan popularitas semata," ujar dia.

Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com.