Demokrat: Jokowi Harus Cermati Motivasi Menteri Usulkan Perpanjangan Masa Jabatan
Merdeka.com - Pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa pengusaha berharap Pemilihan Presiden 2024 dimundurkan membuka kembali polemik masa jabatan presiden. Partai Demokrat pun meresponsnya dengan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencermati motivasi pembantunya itu.
Partai Demokrat mengingatkan Presiden Jokowi jangan sampai terjerumus bisikan para pembantunya. Menurut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Presiden Soeharto pernah dibisiki hal yang sama untuk memperpanjang masa jabatan di penghujung Orde Baru dengan alasan mengatasnamakan rakyat.
"Apakah kini ada upaya menjerumuskan Bapak Joko Widodo agar bernasib serupa dengan Presiden Soeharto, dengan terus menggaungkan usulan tiga periode?" ujar Herzaky dikutip dari siaran pers, Selasa (11/1).
Demokrat meminta Jokowi mulai mencermati motivasi orang di sekitarnya yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. "Presiden Joko Widodo harus mulai mencermati motivasi orang sekitarnya yang terus menggaungkan usulan perpanjangan masa jabatan atau tiga periode," kata Herzaky.
Tak Sesuai Amanah Reformasi
Menurutnya, usulan Bahlil sama saja melawan arahan Presiden Jokowi. Sebab dalam beberapa kesempatan, dia menolak perpanjangan masa jabatan.
Usulan perpanjangan masa jabatan dinilai mempermalukan Jokowi dan menampar mukanya. "Bisa hilang ini kewibawaan Presiden kalau pembantunya sudah mulai berani menentangnya," kata Herzaky.
Demokrat mengusulkan, Jokowi harus lebih tegas dan menegur pembantunya yang memberikan usulan perpanjangan masa jabatan. Apalagi usulan tersebut mengkhianati amanah reformasi.
Herzaky mempertanyakan maksud orang dekat Jokowi membawa kembali ke masa kegelapan demokrasi di era Orde Baru. "Mungkin ada baiknya pula Presiden Joko Widodo mulai tegas dan berani menegur para pembantunya yang mendorongnya mengkhianati amanah dan cita-cita perjuangan reformasi 1998," ucapnya.
Demokrat meminta pembantu presiden menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, tanpa membuat pernyataan yang kontroversial, agar Jokowi bisa mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi. "Jangan membuat gaduh dengan memberikan statemen-statemen yang tidak perlu. Rakyat sedang susah, ayo kita fokus bantu rakyat," pungkasnya.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi
SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya